Beritariau.com, PEKANBARU – Polda Riau bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mematangkan rencana pembangunan rumah rehabilitasi narkoba di Provinsi Riau. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 sebagai upaya memberikan penanganan bagi penyalahguna narkotika di luar jalur pemidanaan.

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tersangka kasus narkoba yang ditangani di Riau merupakan pengguna atau penyalahguna. Kondisi ini turut berdampak terhadap meningkatnya kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Arman saat menerima audiensi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin M.P Hutabarat, di Mapolda Riau, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, penindakan terhadap bandar dan jaringan peredaran narkoba tetap menjadi prioritas. Namun, pengguna perlu mendapatkan penanganan melalui rehabilitasi agar memiliki kesempatan pulih dan kembali ke masyarakat.

Polda Riau telah berkoordinasi dengan Pemprov Riau, Kejaksaan Tinggi, dan Forkopimda untuk menginisiasi pembangunan sejumlah rumah rehabilitasi.

Program tersebut nantinya tidak hanya berfokus pada pemulihan medis dan psikologis, tetapi juga pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan kerja bersama Dinas Tenaga Kerja.

Bahkan, muncul gagasan untuk melibatkan peserta rehabilitasi yang telah lolos asesmen dalam kegiatan produktif, termasuk proyek pembangunan infrastruktur publik.

"Kami ingin mereka memiliki keterampilan, kegiatan produktif, dan penghasilan yang layak sehingga tidak kembali terjerumus dalam jaringan narkoba," ujar Arman.

Ia berharap sinergi Polda Riau, BNN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya, Arman juga mengapresiasi kerja sama Polda Riau dan BNNP Riau dalam pengungkapan kasus narkotika. Dalam pengungkapan terakhir, tim gabungan berhasil menyita sekitar 10 kilogram sabu.

Menurutnya, penanganan persoalan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh agar pengguna dapat pulih, kembali produktif, dan diterima di tengah masyarakat. (*)