Bupati Kampar Tekankan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
Beritariau.com, BANGKINANG – Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi harus berorientasi pada pemerataan serta kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri bedah buku dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kampar di Kantor DPC PKB, Bangkinang, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ahmad Yuzar, prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi telah menjadi bagian dari cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, seluruh potensi ekonomi harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
“Seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa ini hendaknya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan politik harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kepercayaan publik, menurutnya, hanya dapat dibangun melalui pengabdian dan langkah konkret.
Ahmad Yuzar menilai diskusi tersebut penting untuk memperluas wawasan generasi muda mengenai hubungan nilai-nilai Islam, ekonomi, dan keadilan sosial. Ia turut menyinggung pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto yang mengangkat nilai keislaman dalam perjuangan melawan penindasan dan ketimpangan ekonomi.
Sementara itu, Bendahara DPW PKB Riau, Hendri Ferdinand, mengatakan bedah buku tersebut menjadi ruang untuk memahami konsep ekonomi dalam perspektif Islam, terutama terkait kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam kegiatan itu, H. Zamhir Basem turut membedah pemikiran mengenai sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk pentingnya mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Diskusi yang diikuti pelajar, mahasiswa, kader muda, dan pengurus PKB tersebut diharapkan mendorong tumbuhnya tradisi intelektual serta melahirkan gagasan pembangunan yang lebih berkeadilan. (*)
