Beritariau.com, SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membatasi usulan kenaikan tarif angkutan laut yang diajukan dua perusahaan pelayaran, PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Dari usulan kenaikan sebesar 15 persen, pemerintah daerah memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute tertentu.

Sementara itu, tarif angkutan laut untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, diminta tetap tidak mengalami kenaikan.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dalam rapat pembahasan penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).

Muzamil mengatakan, pemerintah daerah memahami alasan perusahaan mengusulkan kenaikan tarif akibat meningkatnya biaya operasional. Sejumlah komponen yang mengalami kenaikan antara lain BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan hingga kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.

Namun, menurutnya, penyesuaian tarif tidak boleh mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebab, transportasi laut merupakan kebutuhan utama warga Meranti untuk menunjang mobilitas antarpulau.

"Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi," ujarnya.

Ia menegaskan, keterbatasan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakan kenaikan tarif diberlakukan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, turut memaparkan kajian mengenai dasar hukum penyesuaian tarif, pembagian kewenangan penetapan berdasarkan trayek serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.

Penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022.

Pembahasan juga mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Sekretaris Komisi II, Jani Pasaribu, bersama anggota Komisi II, Al Amin, juga meminta perusahaan pelayaran menjelaskan secara terperinci alasan dan perhitungan yang menjadi dasar pengajuan kenaikan tarif.

Al Amin menyebutkan, Komisi II DPRD akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui mekanisme kelembagaan di tingkat legislatif.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif diteruskan melalui mekanisme legislatif sesuai pembagian kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap keputusan yang dihasilkan nantinya tetap menjaga keberlangsungan layanan pelayaran sekaligus melindungi masyarakat dari kenaikan biaya transportasi yang terlalu membebani. (*)