Beritariau.com, PEKANBARU – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memiliki kawasan hutan mangrove lebih dari 130.000 hektare yang menjadi benteng alami wilayah pesisir. Keberadaan ekosistem ini bukan hanya melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga menjaga kebun kelapa dan menjadi habitat berkembang biaknya berbagai biota laut yang menopang kehidupan masyarakat.

Namun, kerusakan sebagian kawasan mangrove akibat penebangan liar dan hantaman gelombang laut menjadi ancaman serius bagi lingkungan sekaligus perekonomian warga pesisir. Karena itu, rehabilitasi mangrove dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Inhil Herman saat menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi Daerah Rehabilitasi Mangrove dan Keberlanjutan Provinsi Riau, Kamis (29/10/2026) pagi, di Hotel Prime Park Pekanbaru.

Dalam forum tersebut, Herman memaparkan kondisi kawasan mangrove di Inhil yang sebagian mengalami kerusakan. Dampaknya tidak hanya dirasakan terhadap lingkungan pesisir, tetapi juga merembet hingga kebun kelapa masyarakat yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama.

Ia mengungkapkan, abrasi dan kikisan ombak telah menyebabkan kerusakan garis pantai. Sejumlah kebun kelapa yang sebelumnya produktif bahkan mengalami kerusakan akibat terjangan air laut.

“Sedih rasanya, ketika melihat kelapa yang biasa menjulang kini tinggal batangnya saja. Alhamdulillah ada bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Balai Wilayah Sungai berupa tanggul pemecah gelombang. Jadi, ketika air masuk ia meninggalkan lumpur dan material lain hingga menumpuk jadi daratan baru, di sinilah akan ditanam kembali pohon mangrove,” jelas Herman.

Menurutnya, pembangunan tanggul pemecah gelombang menjadi salah satu upaya untuk membantu memulihkan kawasan pesisir. Material yang terbawa air diharapkan dapat membentuk daratan baru sehingga memungkinkan penanaman kembali mangrove pada kawasan yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Herman berharap dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program rehabilitasi dapat terus berlanjut. Dengan demikian, kawasan mangrove yang rusak bisa dipulihkan dan luasan hutan mangrove di Inhil dapat dipertahankan sekaligus diperluas.

Salah satu dukungan tersebut hadir melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), proyek nasional yang digagas Kementerian Kehutanan. Program ini bertujuan merehabilitasi ekosistem mangrove terdegradasi, memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan M4CR juga melibatkan masyarakat secara langsung. Tidak hanya dalam penanaman bibit, warga turut dilibatkan dalam kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tanaman dengan sistem upah harian.

Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Riau, Muhammad Arif Fachrurozi, menjelaskan bahwa program tersebut juga memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha pesisir yang ramah lingkungan.

“Kita libatkan kelompok masyarakat dalam penanaman bibit mangrove, pembersihan, serta pemeliharaan tanaman dengan sistem upah harian. Ada juga pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam budidaya ramah lingkungan seperti budidaya udang, kepiting dan usaha alternatif pesisir lainnya, mereka juga diberi jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Muhammad Arif.

Bagi Herman, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan rehabilitasi mangrove memberikan manfaat jangka panjang. Upaya pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga, sehingga masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kawasan yang telah direhabilitasi.

Harapan tersebut juga mendapat dukungan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan. Ia menilai program M4CR telah mendorong langkah perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan geografis masing-masing kabupaten.

Ia mengingatkan bahwa kelestarian mangrove memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan ekosistem laut. Karena itu, tanaman yang telah ditanam harus dijaga agar tidak kembali mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia.

“Jika hutan mangrove baik di atasnya, maka baik pula kehidupan di bawah lautnya, mari kita jaga mangrove yang telah ditanam dan jangan ada lagi yang melakukan penebangan hanya demi uang,” pesannya.

Forum tersebut turut menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi selaku keynote speaker sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Narasumber lainnya yakni Koordinator Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau, Eng. Sigit Sutikno, serta PPIU M4CR Riau Muhammad Arif Fachrurozi.

Melalui forum lintas sektor ini, Herman berharap kolaborasi dalam rehabilitasi mangrove semakin kuat. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, pelaksana program, dan kelompok masyarakat diharapkan memiliki komitmen bersama untuk memulihkan ekosistem pesisir Inhil.

Dengan kawasan mangrove yang terjaga, perlindungan terhadap garis pantai dan kebun kelapa masyarakat dapat diperkuat. Pada saat yang sama, pengembangan budidaya udang, kepiting, serta usaha alternatif lainnya diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. (*)