Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat menyikapi belum disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu langsung berkoordinasi dengan TAPD Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas langkah lanjutan sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Rabu (7/10/2026), dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi selaku Ketua TAPD Provinsi Riau.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada pemetaan kebutuhan masing-masing perangkat daerah serta langkah yang perlu ditempuh Pemkab Inhu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syahrial Abdi mengapresiasi langkah cepat Pemkab Inhu melakukan koordinasi dengan Pemprov Riau. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti secara terukur agar roda pemerintahan, pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan.

“Kita mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyikapi kondisi ini. Yang paling penting seluruh proses selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan,” ujar Syahrial.

Ia menegaskan, pemetaan kebutuhan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting sebelum menentukan prioritas dan langkah berikutnya.

Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan riil setiap perangkat daerah sehingga kebijakan yang diambil nantinya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi daerah.

“Pemetaan kebutuhan perangkat daerah harus dilakukan dengan baik sehingga kita mengetahui apa saja yang menjadi prioritas. Setelah itu, koordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan agar langkah yang diambil tepat dan sesuai aturan,” katanya.

Pemprov Riau melalui TAPD, lanjut Syahrial, siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi ini diharapkan membantu Pemkab Inhu menentukan langkah penyelesaian setelah APBD Perubahan 2026 belum memperoleh persetujuan DPRD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Zulfahmi Adrian mengatakan kedatangan TAPD Inhu merupakan bagian dari konsultasi untuk memastikan langkah pemerintah daerah tetap berada dalam koridor aturan.

“Kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Sekdaprov selaku Ketua TAPD Provinsi Riau untuk menindaklanjuti kondisi setelah rencana APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 tidak disetujui DPRD melalui sidang paripurna. Kami ingin memastikan langkah yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zulfahmi.

Ia menjelaskan, Pemkab Inhu sebelumnya telah berkomunikasi dengan DPRD, terutama Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait. Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh arahan mengenai langkah yang harus dilakukan.

Zulfahmi memastikan Pemkab Inhu tetap berupaya menjaga pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026 dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

“Harapan kami, kami segera dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam rangka terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga ingin melaksanakan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan melalui APBD murni Tahun 2026 dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perangkat daerah Pemprov Riau turut memberikan masukan, di antaranya BPKAD, Inspektorat, Bapenda dan Bapperida.

Berbagai masukan dan saran tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemkab Inhu dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan penganggaran.

“Masukan dan saran yang disampaikan oleh TAPD Provinsi Riau sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Kami berharap koordinasi ini menjadi langkah awal yang baik untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang kami hadapi,” pungkas Zulfahmi.

Pemkab Inhu kini menunggu proses koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, termasuk Kemendagri, sembari memastikan pelayanan publik dan agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan. (*)