Dari jumlah tersebut, 93 orang sedang diproses keadministrasiannya berupa surat pertanggungjawaban mutlak dari Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Sedangkan tujuh orang lagi masih dipertanyakan data kebenarannya.

"Dari 100 orang itu, kita melakukan klarifikasi berkas, dari klarifikasi berkas itu kita menemukan ada 7 yang belum bersih kebenaran datanya," kata Kepala BKP2D, usai menghadiri sumpah janji setia 242 ASN di Gedung Diklat Jalan Ronggowarsito, Senin (19/9/16).

Khusus untuk tujuh K2 tenaga honorer tersebut, kendalanya berawal ketika BKP2D melakukan uji publik ke masyarakat.

Dimana dari laporan itu status honorer dari berbagai instansi pemerintahan ini masih dipertanyakan. Salah satunya yakni soal keabsahan surat Keputusan (SK) pengangatan awal. Karena K2 itu bersumber dari bukan dari APBD. Contohnya dari komite.

Persoalan lain juga karena timbul masalah karena yang mengeluarkan SK telah meninggal dunia. Sementara dari laporan saat uji publik menyebutkan, tidak sah.

"Itu ada audit atau laporan dari masyarakat, masih dipertanyakan status honornya. Hasil itu masih kita pelajari lebih dalam. Ada dibeberapa instansi," ujar Asrizal. [red]