Beritariau.com, Pekanbaru -- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Riau kembali menjadi sorotan. Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendesak pemerintah bersama seluruh pihak terkait segera membentuk tim terpadu untuk membenahi persoalan tersebut.

Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk H. Seri Marjohan Yusuf, menilai persoalan distribusi solar bersubsidi harus segera ditangani secara menyeluruh, terlebih setelah adanya penggerebekan sejumlah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola distribusi solar bersubsidi dari hulu hingga ke tingkat konsumen.

“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Datuk Seri Marjohan, Ahad (4/10/2026).

Ia menegaskan, langkah cepat diperlukan agar praktik penyimpangan tidak kembali terjadi. Di sisi lain, persoalan kelangkaan solar bersubsidi juga harus dilihat dari sisi kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha.

LAMR mendorong pemerintah melakukan kajian terkait kemungkinan penambahan kuota solar bersubsidi di Riau apabila memang kebutuhan di lapangan melebihi kuota yang tersedia.

Namun, penambahan kuota saja dinilai tidak cukup. Pengawasan terhadap seluruh mata rantai distribusi harus diperketat agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan oleh pihak terkait, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujar Datuk Seri Marjohan.

Menurutnya, kelangkaan solar bersubsidi di Riau bukan persoalan yang baru muncul. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Salah satu persoalan yang paling mudah terlihat adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Antrean yang mengular tidak hanya menghabiskan waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas hingga menimbulkan risiko kecelakaan.

“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” ungkapnya.

Karena itu, LAMR meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Penanganan harus melibatkan berbagai instansi sehingga akar persoalan dapat ditemukan dan distribusi solar bersubsidi kembali berjalan normal.

Datuk Seri Marjohan menilai keberadaan tim terpadu penting untuk memastikan seluruh persoalan dapat dipetakan secara objektif, mulai dari kecukupan kuota, pasokan, distribusi, pengawasan hingga potensi penyimpangan di lapangan.

“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” tegas Datuk Seri Marjohan.

LAMR berharap tim terpadu tersebut nantinya tidak sekadar melakukan penindakan ketika terjadi penyelewengan, tetapi juga mampu membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan efektif.

Dengan pembenahan menyeluruh, kelangkaan solar bersubsidi diharapkan tidak lagi menjadi persoalan berulang yang membebani masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi di Riau. (*)