Beritariau.com, Bengkalis -- Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus mempercepat upaya perlindungan dan restorasi ekosistem gambut.

Komitmen itu disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni di hadapan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat kunjungan kerja ke Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Danlanud Roesmin Nurjaddin, jajaran Forkopimda Riau serta akademisi Universitas Riau.

Di hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni memaparkan kondisi terkini Karhutla di Bengkalis sekaligus langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan ground check per 22 September 2026, luas Karhutla di Bengkalis tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara berdasarkan pemantauan citra satelit per 28 September 2026, luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.

Kasmarni menegaskan angka tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan Karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api.

"Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama," tegas Kasmarni.

Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satgas Operasi Bersama dengan melibatkan TNI dan Polri, menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman serta meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Bengkalis juga mendapat dukungan anggaran Karhutla sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat melalui BPBD Kabupaten Bengkalis.

Namun, Kasmarni menilai penguatan kemampuan pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan restorasi gambut. Sebab, penanganan Karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api telah muncul.

Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah penguatan peran masyarakat melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE), termasuk memberikan dukungan agar masyarakat dapat membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

"Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah," ujarnya.

Kasmarni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan akademisi dinilai harus bergerak dalam satu koordinasi, bukan menjalankan upaya masing-masing.

"Bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu orkestrasi," katanya.

Rumah Runding Jadi Simbol Restorasi Gambut

Dalam pertemuan tersebut, Kasmarni juga memperkenalkan Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban sebagai salah satu contoh konkret kolaborasi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem gambut.

Kawasan tersebut dikembangkan sebagai ruang konsolidasi, riset, edukasi dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.

Menurut Kasmarni, keberadaan Rumah Runding tidak boleh sekadar menjadi sebuah bangunan atau lokasi kegiatan. Kawasan itu harus menjadi ruang bersama tempat pemerintah, masyarakat dan akademisi bertemu untuk membahas persoalan gambut sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan di lapangan.

"Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut," jelasnya.

Kasmarni menilai keberhasilan restorasi tidak semata-mata diukur dari luasan lahan yang berhasil dipulihkan. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pemkab Bengkalis juga menyiapkan sejumlah pengembangan kawasan. Dua pohon yang berada di Rumah Runding Restorasi direncanakan menjadi simbol pelestarian lingkungan melalui pembangunan ikon, tugu atau spot foto.

"Kita ingin ada tanda bahwa di tempat ini kita berkomitmen bersama menjaga lingkungan. Dua pohon ini nantinya kita jadikan ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove," ungkap Kasmarni.

Selain itu, direncanakan pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk kawasan melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau.

Berbagai pengembangan tersebut diharapkan memperkuat akses dan fasilitas kawasan sekaligus menjadikan Rumah Runding Restorasi sebagai pusat edukasi, kolaborasi dan pembelajaran lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini memiliki identitas yang jelas dan menjadi tempat yang bisa dikenang. Bukan hanya sebagai lokasi restorasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan simbol kepedulian kita bersama terhadap lingkungan," tambahnya.

Apresiasi untuk Pemerintah Pusat dan Seluruh Pihak

Dalam kesempatan itu, Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla di Bengkalis.

Dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar melalui BPBD Kabupaten Bengkalis disebut membantu pemerintah daerah memperkuat penanganan Karhutla di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu, Badan Restorasi Gambut, tim ahli, pakar dan akademisi yang selama ini terlibat dalam persoalan gambut.

Kasmarni turut mengapresiasi jajaran Polres Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis, pihak swasta, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Peduli Gambut (MPG), serta seluruh elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

"Kebersamaan dan komunikasi yang baik ini menjadi kekuatan kita dalam menjaga hutan, lahan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Di hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni memastikan Pemkab Bengkalis siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Ia menegaskan menjaga hutan dan lahan bukan pekerjaan sesaat yang hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Perlindungan gambut harus menjadi gerakan bersama yang konsisten, terukur dan berkelanjutan.

"Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat," pungkas Kasmarni. (*)