Beritariau.com, Dumai -- Pemerintah Kota Dumai memperkuat langkah penanganan banjir dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan BUMN yang beroperasi di wilayah tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar persoalan drainase, embung, kanal, hingga pintu air tidak ditangani secara parsial.

Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Dumai H. Paisal saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pengendalian Banjir Kota Dumai di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota Dumai, Rabu (30/9/2026).

Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hj. Yusmanidar, Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul, sejumlah kepala perangkat daerah dan camat terkait. Turut hadir jajaran perusahaan dan BUMN, di antaranya PT Pelindo Regional 1 Cabang Dumai, PT Pertamina Patra Niaga Site Manager Patra Batu Bintang, PT Pertamina Patra Niaga RU II serta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Paisal menegaskan, penanganan banjir tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan perusahaan yang memiliki kawasan operasional luas juga harus diikuti tanggung jawab dan langkah konkret dalam menjaga sistem tata air.

"Penanganan banjir di Kota Dumai tidak bisa dilakukan oleh Pemko sendiri, melainkan butuh sinergi erat dan langkah nyata dari seluruh jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah kita. Kita ingin infrastruktur air, baik drainase, embung, maupun pintu air, dapat berfungsi optimal dari hilir hingga ke muara," ujar Paisal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemko Dumai telah menyiapkan anggaran pada tahun 2027 untuk pembangunan dan perbaikan sejumlah drainase strategis di Kecamatan Dumai Timur.

Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain drainase di Jalan Putri Tujuh, Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Yos Sudarso. Selain pembangunan dan perbaikan, normalisasi saluran eksisting melalui pembersihan sedimentasi juga akan dilakukan.

Dalam rakor itu, pembagian peran dengan sejumlah perusahaan turut dibahas secara spesifik. PT Pelindo Regional 1 Cabang Dumai, misalnya, telah membangun tiga unit pintu air sekaligus melakukan pemeliharaan terhadap pintu-pintu air di kawasan operasionalnya.

Pemko juga mengusulkan pembangunan pintu air hidrolik di dalam kawasan Pelindo. Usulan tersebut kini masih menunggu persetujuan dari pimpinan pusat.

Sementara itu, untuk kawasan PT Pertamina Patra Niaga RU II, diperlukan normalisasi embung di dalam kompleks perusahaan sekaligus pengaturan terhadap limpasan air buangan. Percepatan normalisasi dan perluasan embung eksisting di kawasan Tunas Muda dan Bunga Tanjung juga menjadi bagian dari kesepakatan.

Untuk rencana perluasan maupun pembangunan embung baru di kawasan operasional, pihak Pertamina Patra Niaga RU II akan melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat di Jakarta.

Persoalan drainase di kawasan Jalan Husni Thamrin/Dock Yard juga menjadi perhatian. Pemko Dumai bersama PT Pertamina Patra Niaga Site Manager Patra Batu Bintang akan membahas lebih lanjut desain dan aspek teknis pembangunan saluran drainase menuju laut yang melintasi kawasan operasional perusahaan.

Sedangkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) diminta melakukan pembersihan dan normalisasi kanal-kanal yang berada di kawasan operasional perusahaan di Kelurahan Bumi Ayu.

Paisal berharap pembagian peran tersebut tidak berhenti pada kesepakatan di meja rapat. Seluruh pihak diminta menjalankan komitmen masing-masing agar sistem tata air Kota Dumai dapat bekerja lebih optimal.

Dengan kolaborasi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, Pemko Dumai menargetkan dampak genangan dan banjir dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. (*)