Beritariau.com, Tembilahan -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan komitmennya memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran pembangunan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, saat mewakili Bupati Inhil dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Inhil, Senin (28/9/2026) malam.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil Asmadi dan didampingi Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna tersebut, Sekda menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Salah satu perhatian utama Pemkab Inhil adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan.

Upaya tersebut juga diarahkan pada penguatan sistem pemungutan berbasis digital, disertai pengawasan dan pemutakhiran data agar potensi pendapatan daerah dapat dihimpun secara lebih optimal.

“Kita juga akan meningkatkan kerja sama dengan BPN dan PT Pos Indonesia, pengembangan sistem split payment bersama Bank Riau Kepri Syariah, serta pengembangan aplikasi E-PAD dan E-PBB. Tentunya semua ini memerlukan pengawasan dan koordinasi yang baik demi mendukung penguatan fiskal daerah,” ungkap Tantawi.

Menurut Pemkab Inhil, penguatan PAD menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Di sisi belanja, pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program yang dijalankan juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Terutama dalam pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan UMKM juga menjadi perhatian Pemda melalui peningkatan produktivitas, sarana prasarana, akses pasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambah Tantawi.

Penguatan sektor-sektor tersebut dinilai penting mengingat aktivitas ekonomi masyarakat Inhil banyak bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemkab Inhil juga menyatakan sepakat dengan pihak legislatif bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata berkutat pada penyesuaian angka dalam struktur anggaran.

Lebih dari itu, perubahan anggaran harus memastikan setiap ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen bahwa bahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya fokus pada penyesuaian angka, tetapi menjamin anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (*)