Beritariau.com, Meranti -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menegaskan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan profesional antara pemerintah daerah, insan pers, dunia pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Muzamil saat membuka Pelatihan Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, jajaran pengurus PWI, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala sekolah, narasumber, serta peserta pelatihan.

Muzamil menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan dan pemerintahan, terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme kerja jurnalistik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat,” kata Muzamil.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin besar.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah informasi. Sebab, kemudahan setiap orang dalam menyebarkan informasi tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut.

Karena itu, pemahaman tentang pers dan media massa tidak hanya menjadi kebutuhan wartawan. Pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan berbagai elemen daerah juga dinilai perlu memahami bagaimana informasi diproduksi, diverifikasi, dan disampaikan kepada publik.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pers merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program dan kebijakan yang harus diketahui masyarakat,” ujarnya.

Muzamil mengatakan media massa dapat menjadi jembatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat. Di sisi lain, pers juga memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, masukan, dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menekankan bahwa hubungan tersebut harus ditempatkan sebagai kemitraan yang sehat, bukan hubungan yang dibangun untuk kepentingan sepihak.

“Hubungan pemerintah dengan media bukanlah hubungan untuk saling menguntungkan secara sepihak, tetapi merupakan kemitraan dalam membangun daerah dan mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.

Muzamil juga mengingatkan pentingnya memahami proses kerja jurnalistik, terutama dalam membedakan fakta dan opini serta memastikan informasi telah melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

Dorong Kritik untuk Membangun

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil turut menyinggung pentingnya pola komunikasi yang sehat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan media.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak menutup ruang terhadap kritik. Namun, kritik diharapkan disampaikan secara etis, berimbang, dan konstruktif sehingga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintahan ini tidak kami katakan sempurna. Ada kekurangan dan ada kelemahan. Tetapi mari kita mengkritik untuk membangun, mengkritisi dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan,” ujarnya.

Menurutnya, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam pemerintahan. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pers harus terus dijaga agar setiap persoalan dapat disikapi secara proporsional.

Muzamil juga meminta agar persoalan yang muncul dalam pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan hukum.

“Negara ini adalah negara hukum. Kita bukan melindungi yang bersalah atau yang berpersoalan hukum. Tetapi mari kita selesaikan dengan cara-cara yang beretika dan baik,” katanya.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat memberikan pemahaman baru kepada peserta mengenai karakter pemberitaan, mekanisme kerja jurnalistik, sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan media.

“Kalau kita ingin Meranti ini menjadi negeri yang unggul, agamis, dan sejahtera, kolaborasi harus terus dibangun,” pungkasnya.

PWI Perluas Literasi Pers ke Dunia Pendidikan

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti Wira Saputra mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai peran dan fungsi pers, khususnya di lingkungan dunia pendidikan.

Menurut Wira, komunikasi yang baik antara pers dan lembaga pendidikan membutuhkan pemahaman dari kedua belah pihak.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara PWI dan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PWI Kepulauan Meranti sebelumnya telah menjalankan program PWI Go To School sejak 2014. Program tersebut dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai peran dan fungsi pers.

Namun, konsep kegiatan kali ini berbeda. PWI mengundang para kepala sekolah untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai dunia jurnalistik, media massa, serta bagaimana membangun komunikasi yang sehat dengan insan pers.

Wira berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak elemen masyarakat, termasuk kepala sekolah pada berbagai jenjang hingga kepala desa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti,” katanya.

Ia juga menilai pemahaman mengenai mekanisme kerja jurnalistik penting bagi kepala sekolah. Dengan pemahaman tersebut, pihak sekolah diharapkan dapat menyikapi persoalan pemberitaan secara lebih proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelatihan itu pun diharapkan tidak sekadar menjadi forum pengenalan profesi wartawan, tetapi menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai keterbukaan informasi, etika komunikasi, serta fungsi pers dalam kehidupan masyarakat.

Dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang lebih baik antarpihak, hubungan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media di Kepulauan Meranti diharapkan semakin konstruktif dalam mengawal pembangunan daerah. (*)