Beritariau.com, Dumai -- Pemerintah Kota Dumai mulai menggeser fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari fase tanggap darurat menuju pemulihan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pascabencana Karhutla 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I) Sekdako Dumai, H. Muhammad Yunus, yang mewakili Wali Kota Dumai. Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kabag Ops Polres Dumai dan Pasiops Kodim 0320/Dumai, kepala perangkat daerah, camat, Ketua RAPI 0406 Kota Dumai serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Muhammad Yunus menegaskan, langkah pertama dalam penanganan pascakarhutla adalah memastikan data dan kondisi di lapangan benar-benar terverifikasi.

"Data dan lokasi terdampak harus jelas. Kita perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap wilayah yang terbakar, masyarakat yang terdampak, kondisi lingkungan, serta fasilitas umum maupun infrastruktur yang mengalami gangguan," ujar Muhammad Yunus.

Menurutnya, seluruh data tersebut harus disatukan sehingga menjadi acuan bersama bagi perangkat daerah dan seluruh stakeholder dalam menentukan langkah pemulihan.

Ia juga meminta perangkat daerah bersama jajaran kecamatan dan kelurahan segera menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang terdampak.

"Jangan sampai setelah api padam, masih ada masyarakat yang menghadapi kesulitan tetapi tidak terdata. Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi juga seberapa cepat kita memulihkan masyarakat, lingkungan, dan wilayah yang terdampak," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai Wahyu Wicaksono mengatakan berakhirnya kebakaran bukan berarti tugas penanggulangan bencana telah selesai.

Ia mengapresiasi seluruh unsur yang telah bekerja dalam penanganan karhutla, sekaligus mengingatkan pentingnya tahapan pemulihan untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi pada musim kemarau berikutnya.

"Kita baru saja melewati fase penting dalam penanganan Karhutla di Kota Dumai. Namun demikian, berakhirnya api bukan berarti berakhirnya tugas. Setelah fase tanggap darurat dan pengendalian api, kita memasuki tahapan yang tidak kalah penting, yaitu pemulihan pascabencana," ungkap Wahyu.

BPBD Kota Dumai, kata Wahyu, telah menyusun peta jalan penanganan pascabencana berbasis prioritas waktu. Tahap awal mencakup pemulihan medis dan audit inventarisasi lahan pada bulan pertama.

Selanjutnya, pada bulan ketiga direncanakan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi kepatuhan serta revegetasi pada area-area yang menjadi prioritas.

Wahyu menilai pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari kesiapsiagaan jangka panjang Kota Dumai dalam menghadapi ancaman karhutla.

"Penanganan pascabencana adalah kunci utama agar kita tidak jatuh di lubang yang sama di musim kemarau mendatang. Pemulihan lingkungan adalah bentuk kesiapsiagaan permanen," katanya.

Ia menegaskan, BPBD tidak dapat bekerja sendiri. Penanganan pascakarhutla membutuhkan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan Pentahelix, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media hingga masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati sejumlah langkah konkret. Di antaranya penyusunan data dan peta wilayah terdampak Karhutla 2026, pengkajian kebutuhan pascabencana lintas sektor, pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi, serta penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan gambut secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, Pemko Dumai menargetkan penanganan pascakarhutla tidak berhenti pada pemulihan kondisi setelah kebakaran, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar risiko kejadian serupa dapat ditekan pada musim kemarau mendatang. (*)