Beritariau.com, Pekanbaru -- Delapan tahun pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Rumbio dengan Pulau Payung, Kabupaten Kampar, belum juga tuntas. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau karena jembatan dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat menuju jalur lintas.

Pemprov Riau kini mendorong agar pembangunan infrastruktur tersebut kembali dilanjutkan. Langkah itu diawali dengan rencana mempertemukan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari solusi atas pembangunan yang telah lama terhenti.

Persoalan tersebut dibahas saat tokoh masyarakat dan tokoh adat Kenegerian Rumbio bertemu dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Rapat Gubernur Riau, Senin (28/9/2026).

SF Hariyanto mengatakan, keberadaan jembatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan Pemkab Kampar untuk mengetahui penyebab terhentinya pembangunan dan langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya.

“Jembatan ini sudah delapan tahun mangkrak dan masyarakat sangat membutuhkan keberadaannya, sehingga kami akan duduk bersama Pemkab Kampar untuk mencari tahu kendalanya dan mencari jalan keluar agar pembangunan ini bisa diselesaikan,” tutur SF Hariyanto.

Menurutnya, jembatan Rumbio memiliki potensi manfaat yang besar karena akan menjadi akses penghubung bagi masyarakat dari dua kecamatan menuju jalan lintas.

Dengan tersedianya akses tersebut, masyarakat diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu perjalanan sehingga aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga menjadi lebih mudah.

“Potensinya cukup besar karena masyarakat dari dua kecamatan akan menggunakan akses ini untuk menuju jalan lintas, sehingga kita tentu mendukung penyelesaian jembatan tersebut demi kepentingan masyarakat,” kata SF.

Ia menegaskan, persoalan jembatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan, tetapi juga menyangkut efektivitas anggaran yang telah dikeluarkan serta kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tersebut.

Menurutnya, pembangunan yang dibiarkan terhenti terlalu lama justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

“Kalau tidak diselesaikan tentu kerugiannya akan semakin besar, karena sudah ada anggaran yang terserap di sana dan yang paling penting masyarakat memang sangat membutuhkan jembatan ini,” ujarnya.

SF juga mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pembangunan jembatan cukup kuat. Salah satunya terlihat dari kesediaan warga menyediakan dan membebaskan lahan untuk mendukung kepentingan fasilitas umum.

“Masyarakat sangat mendukung karena mereka sudah memberikan tanah hibah untuk masjid dan membebaskan tanahnya, sehingga kebutuhan terhadap akses ini memang sangat besar,” katanya.

Sementara itu, Datuk Kampar sekaligus tokoh masyarakat, Munasir Ma'adab, mengatakan kedatangan tokoh masyarakat Rumbio ke Pemprov Riau merupakan bentuk penyampaian langsung aspirasi warga agar pembangunan jembatan tersebut kembali dilanjutkan.

Menurutnya, masyarakat sebelumnya telah berupaya melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Bupati Kampar, anggota DPRD Provinsi Riau serta Dinas PUPR Kabupaten Kampar.

“Kami datang membawa harapan masyarakat Desa Rumbio karena jembatan yang menghubungkan Rumbio dengan Pulau Payung ini sudah mangkrak selama delapan tahun dan banyak masyarakat yang terkendala karena belum tersedianya akses tersebut,” ungkap Munasir.

Ia mengapresiasi respons Pemprov Riau yang berencana melakukan pembahasan bersama Pemkab Kampar untuk mengkaji kembali kondisi pembangunan jembatan tersebut.

Termasuk, kata Munasir, memastikan apakah bagian konstruksi yang telah dibangun sebelumnya masih dalam kondisi layak untuk dilanjutkan.

“Kami bersyukur dan berterima kasih karena Pak Gubernur menyampaikan akan memanggil Bupati Kampar dan mengkaji kembali kondisi jembatan, termasuk apakah tiang yang sudah ada masih layak digunakan,” tuturnya.

Munasir berharap koordinasi antara Pemprov Riau dan Pemkab Kampar segera menghasilkan langkah konkret. Dengan begitu, pembangunan jembatan yang telah tertunda selama delapan tahun tersebut dapat kembali berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (*)