Beritariau.com, Pekanbaru -- Penguatan kelembagaan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan profesionalisme petani sawit dalam menghadapi tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang.

Upaya tersebut dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) melalui Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Petani Sawit di Pekanbaru.

Pelatihan yang berlangsung pada 8-18 September 2026 itu diikuti 26 peserta dari Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membekali petani dengan kemampuan mengelola kelembagaan secara lebih profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi yang diwakili Ketua Kelompok dan Evaluasi BBPMKP, Sutrisno Sipahutar, mengatakan sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia.

Menurutnya, perkebunan bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional dan penyumbang devisa melalui berbagai komoditas unggulan.

"Sektor perkebunan adalah pilar vital pembangunan pertanian Indonesia yang menjadi penopang penghidupan jutaan masyarakat. Pertanian juga sebagai penggerak ekonomi nasional, sekaligus penyumbang devisa terbesar melalui komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan kakao," kata Sutrisno, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai tantangan sektor perkebunan ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat. Kondisi tersebut menuntut petani memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Tantangan ke depan makin kompleks dan lingkungan strategis bergerak sangat cepat karena ke depan semuanya akan berbasis kelembagaan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat strategis kita lakukan," ujarnya.

SDM Jadi Fondasi Pengembangan Sawit

Sutrisno menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor kelapa sawit.

Menurutnya, investasi di sektor perkebunan tidak cukup hanya diarahkan pada pengembangan atau perluasan kebun. Peningkatan kapasitas petani juga harus menjadi perhatian utama agar mereka mampu mengelola usaha perkebunan secara lebih baik.

"Investasi terbesar di sektor kelapa sawit sejatinya bukan hanya pada perluasan kebunnya, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Komitmen ini kembali ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025, yang mengamanatkan bahwa pengembangan SDM merupakan fondasi utama pembangunan pertanian," jelasnya.

Kolaborasi BPDP dan BBPMKP, lanjut Sutrisno, secara khusus diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani sawit di Kabupaten Bengkalis. Pelatihan tersebut sekaligus menjadi tahun kelima BBPMKP dipercaya menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan masyarakat perkebunan.

Ia berharap pelatihan mampu mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang tidak sekadar ada secara administratif, tetapi mampu berjalan secara berkelanjutan.

"Sinergi antara BPDP dan BBPMKP ini ditujukan untuk memfasilitasi para petani sawit di Kabupaten Bengkalis agar makin profesional, mandiri, dan adaptif. Kelembagaan di lapangan memang sudah banyak, tetapi membentuk kelembagaan yang berkelanjutan itulah yang menjadi fokus utama kita saat ini," ungkap Sutrisno.

Ia juga meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan secara maksimal. Peserta tidak hanya diharapkan menyerap materi, tetapi juga aktif berdiskusi dengan narasumber serta membangun jejaring dengan berbagai pihak di sektor perkebunan.

"Kepada 26 peserta dari Kabupaten Bengkalis, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Galilah ilmu secara aktif, berdiskusilah dengan para narasumber, dan bangunlah jejaring baru di industri perkebunan," pesannya.

Kelembagaan Petani di Riau Masih Terbatas

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan penguatan kelembagaan masih menjadi pekerjaan besar yang harus dibenahi di sektor perkebunan Riau.

Ia menggambarkan kondisi tersebut melalui jumlah kelembagaan yang tercatat dalam Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS). Saat ini, kelembagaan yang terdaftar baru berjumlah 24, sementara luas perkebunan kelapa sawit Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektare.

"Saat ini, jumlah kelembagaan kita masih sangat sedikit. Sebagai gambaran, kelembagaan yang terdaftar dalam Tim Penetapan Harga TBS baru ada 24 kelembagaan. Jika luas sawit kita mencapai 3,8 juta hektar, angka 24 kelembagaan itu bahkan belum mencapai 1 persen dari total potensi yang ada," terang Supriadi.

Menurut Supriadi, kelembagaan petani dapat dibangun dalam berbagai bentuk, seperti koperasi, kelompok tani (Poktan), maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Keberadaan kelembagaan tersebut dinilai penting karena dapat menjadi salah satu pintu bagi petani untuk memperoleh akses terhadap berbagai program strategis pemerintah.

Karena itu, Supriadi berharap 26 peserta yang mengikuti pelatihan dapat menjadi penggerak setelah kembali ke daerah masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi turut ditularkan kepada petani lainnya.

"Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar kepada 26 peserta yang hadir pada hari ini. Setelah kembali dari acara ini, minimal Bapak dan Ibu dapat menjadi penggerak untuk membentuk kelembagaan baru," tuturnya.

Ia optimistis semangat membangun kelembagaan yang kuat akan memberikan dampak nyata bagi kemajuan sektor perkebunan Riau.

Supriadi juga mengapresiasi BPDP dan BBPMKP yang telah memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan.

"Jika semangat ini terus ditularkan, kemajuan sektor perkebunan di Riau bukan lagi sekadar harapan tapi bisa diwujudkan secara nyata. Terima kasih kepada BPDP dan BBPMKP sudah memberikan wadah para petani untuk berkembang," harapnya.

Petani Dibekali Beragam Materi

Apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan juga disampaikan Sekretaris Dinas Perkebunan Bengkalis, Dahen Tawakal.

Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi petani, terutama dalam meningkatkan pengetahuan serta mempersiapkan kelembagaan perkebunan yang lebih kuat di daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) dan BBPMKP atas penyelenggaran kegiatan. Semoga tahun depan bisa ada lagi penyelenggaran yang sangat bermanfaat ini," ucap Dahen.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan pekebun. Kurikulum di antaranya mencakup overview, pengembangan kelembagaan pekebun, manajemen kemitraan, serta kepemimpinan kelembagaan pekebun.

Peserta juga dibekali materi administrasi keuangan dan program tabungan, perencanaan ekonomi rumah tangga, hingga pengelolaan kelompok kelapa sawit berkelanjutan.

Untuk memperkuat pemahaman, pelatihan turut dilengkapi dengan kunjungan lapangan. Melalui agenda tersebut, peserta dapat melihat dan mempelajari secara langsung praktik pengelolaan kelembagaan di lokasi yang menjadi tempat pembelajaran.

Dengan bekal tersebut, pelatihan diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas 26 peserta, tetapi juga melahirkan penggerak kelembagaan baru yang mampu memperkuat posisi petani sawit Bengkalis sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perkebunan Riau. (*)