Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memperkuat kontribusi sosial perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di wilayah kerja perusahaan.

Permintaan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima audiensi jajaran manajemen PHR di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (14/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan serta memastikan keberadaan industri minyak dan gas bumi (migas) memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Riau.

SF Hariyanto menyambut kedatangan jajaran pimpinan PHR dan menekankan pentingnya komunikasi serta kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.

"Terima kasih sudah datang ke sini, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu," ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, pembangunan Riau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama di tengah tingginya kebutuhan perbaikan jalan di berbagai wilayah.

Karena itu, Pemprov Riau berharap PHR dapat memberikan kontribusi nyata melalui program CSR, terutama untuk membantu penanganan ruas-ruas jalan yang rusak di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi," kata SF Hariyanto.

Selain membahas kontribusi terhadap pembangunan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi terkait keberlangsungan operasional PHR di Riau.

Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam Tim Satgas menyatakan siap membantu perusahaan dalam mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kegiatan operasional.

SF Hariyanto mendorong PHR untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan unsur terkait sehingga setiap persoalan di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan produksi migas sekaligus mempercepat pencapaian target produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arifin juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai persetujuan pemerintah pusat terhadap ketentuan fiskal (fiscal terms) baru untuk operasional PHR.

"Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," ujar Muhammad Arifin.

Menurutnya, penyesuaian ketentuan fiskal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kegiatan dan peningkatan produksi migas.

Dengan adanya dukungan pemerintah daerah serta kepastian ketentuan fiskal, PHR diharapkan dapat semakin optimal menjalankan kegiatan operasionalnya di Riau. Di sisi lain, Pemprov Riau berharap peningkatan aktivitas industri migas juga berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah daerah dan PHR agar kegiatan industri migas dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Riau, baik dari sisi produksi, pembangunan infrastruktur maupun kontribusi sosial perusahaan. (*)