Beritariau.com, Siak -- Pemerintah Kabupaten Siak terus memperkuat sektor pendidikan melalui pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas nasional. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, nilai bantuan revitalisasi yang diterima Kabupaten Siak telah mencapai lebih dari Rp61 miliar, dengan jumlah penerima yang diperkirakan terus bertambah pada triwulan berikutnya.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), meminta fee, maupun melakukan mark up dalam pelaksanaan program.

"Insya Allah di periode ini kita terus perjuangkan agar usulan revitalisasi sekolah se-Kabupaten Siak dapat diterima semua. Pesan tegas saya kepada unsur dinas, jangan ada yang meminta fee ataupun melakukan pungli ke pihak sekolah. Begitu juga kepada seluruh kepala sekolah, jangan mark up dan harus berani melapor bila ada yang mengganggu program ini di lapangan," tegas Afni saat menghadiri kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Senin (3/8/2026).

Pada tahun 2025, Kabupaten Siak memperoleh bantuan revitalisasi bagi 36 satuan pendidikan, yang terdiri atas lima PAUD, 15 SD, dan 16 SMP dengan total pagu mencapai Rp31,91 miliar.

Sementara itu, berdasarkan laporan per 2 Agustus 2026, sebanyak 44 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), terdiri dari 29 PAUD, empat SD, dan 11 SMP dengan nilai anggaran sementara mencapai Rp29,81 miliar. Pemerintah memperkirakan jumlah penerima masih akan bertambah hingga triwulan ketiga tahun ini.

Selain sekolah yang telah menandatangani PKS, terdapat tujuh SD yang masih mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) serta dua SMP yang berada pada tahap pra-Bimtek. Dengan demikian, perkembangan program revitalisasi saat ini telah mencakup 53 satuan pendidikan, meliputi 29 PAUD, 11 SD, dan 13 SMP.

Pemkab Siak juga terus mengusulkan tambahan sekolah penerima bantuan. Hingga saat ini terdapat 112 sekolah yang telah diusulkan melalui aplikasi, terdiri atas 42 PAUD, 47 SD, 21 SMP, dan dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Selain itu, sebanyak 91 PAUD masih dalam proses verifikasi dan validasi untuk rencana penambahan penerima bantuan.

Afni menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta berperan aktif mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga mengimbau kepala sekolah agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta membeli bahan bangunan dan kebutuhan proyek dari pelaku usaha di sekitar sekolah. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus mempercepat pembangunan.

Selain itu, Afni meminta sekolah memanfaatkan tenaga konsultan profesional yang dapat membantu penyusunan dokumen teknis serta pembaruan data pokok pendidikan (Dapodik), mengingat data tersebut menjadi dasar utama penentuan penerima program revitalisasi.

Program revitalisasi hanya dapat diikuti oleh sekolah yang memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), terdaftar dalam Dapodik, menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), mengalami kerusakan minimal kategori sedang atau membutuhkan pembangunan sarana baru, serta melengkapi dokumen teknis sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Nilam Sari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengawal program tersebut. Ia berharap seluruh pihak menjalankan amanah dengan baik karena pelaksanaan revitalisasi berada dalam pengawasan pemerintah.

"Di beberapa daerah banyak laporan dan temuan. Tentu kami berharap dengan sikap tegas Ibu Bupati, program ini berjalan dengan baik di Siak. Jangan terlalu takut menjalankan program ini, tapi jangan juga terlalu berani karena diawasi," ujar Nilam. (*)