Beritariau.com, Soreang -- Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menghadiri Forum Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk mendorong keterlibatan aktif APKASI dalam penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum dihadiri jajaran Pengurus APKASI Periode 2025–2030 yang dipimpin Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, serta Ketua Harian APKASI Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si., Bupati Bandung. Turut hadir para pengurus APKASI dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam struktur kepengurusan APKASI, Bupati Kampar Ahmad Yuzar dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Bendahara Umum APKASI. Sementara itu, Bupati Siak Dr. Afni Z, S.AP., M.Si. menjabat sebagai Sekretaris Bidang UMKM APKASI, memperkuat keterwakilan Provinsi Riau dalam organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten se-Indonesia tersebut.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam forum adalah peran strategis APKASI dalam memberikan masukan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Organisasi ini diharapkan mampu menghimpun aspirasi pemerintah kabupaten sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan regulasi yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Ahmad Yuzar menilai keterlibatan APKASI dalam proses penyusunan kebijakan nasional merupakan langkah penting agar kepentingan pemerintah kabupaten dapat terakomodasi secara optimal. Menurutnya, revisi undang-undang tersebut harus mampu memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam mengelola potensi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih adaptif, pemerintah kabupaten diharapkan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan program pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Selain membahas revisi regulasi, forum juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan pemerintahan, pembangunan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan ekonomi lokal, hingga strategi mempercepat pelayanan publik.

Melalui pertemuan tersebut, para pengurus APKASI memperkuat komitmen organisasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam memperjuangkan aspirasi pemerintah kabupaten. APKASI juga bertekad meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah melalui kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan nasional berbasis kebutuhan daerah.

Bupati Ahmad Yuzar berharap hasil forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia. (*)