Pemerintah Pusat Komitmen Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan Kepulauan Meranti

Pemerintah Pusat Komitmen Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan Kepulauan Meranti

Beritariau.com, Jakarta -- Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempercepat pembangunan kawasan perbatasan mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai usulan strategis yang disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam audiensi yang berlangsung di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, bersama jajaran. Bupati Asmar hadir didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam audiensi, Asmar menegaskan bahwa Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis sebagai daerah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia di jalur Selat Malaka. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan dinilai membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat kami harapkan agar pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih cepat," ujar Asmar.

Bupati Meranti kemudian memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya pembangunan dan peningkatan jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan Pelabuhan Internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyediaan ambulans laut, revitalisasi sekolah, hingga percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga meminta dukungan BNPP RI untuk mengawal usulan peningkatan status beberapa ruas jalan menjadi jalan nasional. Menurut Asmar, peningkatan status tersebut akan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk program BSPS, Asmar menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan, sehingga program tersebut siap memasuki tahap pelaksanaan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Makhruzi Rahman menyatakan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar usulan pembangunan di Kepulauan Meranti dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BNPP RI juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan BSPS. Bahkan, Kepulauan Meranti disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.

Lembaga tersebut juga mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar program BSPS segera berjalan. Peletakan batu pertama program itu direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dijadwalkan dihadiri menteri terkait bersama media nasional.

Selain mengawal program perumahan, BNPP RI menyatakan akan memfasilitasi pembahasan pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, serta pengembangan sektor ekonomi kawasan perbatasan guna meningkatkan daya saing Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dan berharap seluruh usulan yang telah diajukan dapat segera direalisasikan. Menurutnya, abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar, kebutuhan infrastruktur dasar, pembangunan rumah layak huni melalui BSPS, hingga pembangunan PLBN merupakan kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Jani Pasaribu, meminta BNPP RI turut mendukung usulan penetapan Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Status tersebut dinilai akan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat peran Selatpanjang sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis dukungan BNPP RI akan mempercepat realisasi berbagai program strategis yang diusulkan, sehingga pembangunan kawasan perbatasan semakin merata, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Indonesia semakin kokoh. (*)