Asmar Sebut 95 Persen Wilayah Meranti Kawasan Hutan, Minta Pemerintah Pusat Cari Solusi

Beritariau.com, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memperjuangkan peninjauan status kawasan hutan yang disebut masih mencakup sekitar 95 persen wilayah daerah tersebut. Kondisi itu dinilai menghambat pembangunan, investasi, legalitas lahan masyarakat hingga pengelolaan aset pemerintah.
Persoalan tersebut disampaikan Asmar saat menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti terkait sinergi urusan agraria, tata ruang dan pertanahan di Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026).
Asmar mengatakan, banyak masyarakat telah memiliki sertifikat tanah, tetapi tidak dapat memanfaatkannya untuk keperluan perbankan karena lahannya masih berstatus kawasan hutan.
“Di Meranti ini 95 persen kawasan hutan. Ini yang menjadi persoalan kita. Masyarakat memiliki sertifikat, tetapi ada yang tidak bisa digunakan untuk keperluan perbankan karena status lahannya masih kawasan hutan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, meninjau kembali status kawasan tersebut. Menurutnya, apabila 50 persen wilayah dapat dikeluarkan dari kawasan hutan melalui mekanisme sesuai aturan, hal itu sudah menjadi kemajuan besar bagi Meranti.
Status lahan tersebut juga berdampak pada pembangunan fasilitas publik. Asmar mencontohkan rencana pembangunan gudang Bulog yang belum terealisasi karena terkendala status tanah, meskipun pengurusan sertifikat telah dibantu Kantor Pertanahan.
Hambatan serupa terjadi pada pengembangan tambak ikan di Pulau Merbau. Dari rencana pemanfaatan lahan sekitar 4.015 hektare, baru sekitar 250 hektare yang terealisasi. Ribuan hektare lainnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya karena persoalan kawasan hutan.
Asmar menilai penyelesaian status lahan dapat membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga mengaitkan pengelolaan kawasan yang lebih jelas dengan upaya pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kesempatan itu, Asmar meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pendataan dan sertifikasi aset tanah milik pemerintah kabupaten. Kepastian legalitas dinilai penting untuk mengamankan aset sekaligus mendukung rencana pembangunan kantor dan fasilitas pelayanan publik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Meranti, Andrias, menyampaikan target sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) pada 2026 sebanyak 12 bidang tanah. Hingga 19 November, empat sertifikat telah selesai diproses dan akan diserahkan kepada bupati.
“Kami berharap seluruh 12 bidang tanah yang menjadi target dapat diselesaikan pada pertengahan Desember nanti,” kata Andrias.
Kerja sama Pemkab Meranti dan Kantor Pertanahan juga mencakup percepatan sertifikasi aset daerah, dukungan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, pendataan tanah ulayat, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Andrias berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui program teknis dengan pembagian tugas dan target yang jelas. Sinergi kedua pihak diharapkan memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti. (*)

