Pemkab Meranti Matangkan Kerja Sama dengan Malaysia, Perlindungan PMI Perbatasan Dipercepat

Beritariau.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mematangkan kerja sama dengan Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT) untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan.
Upaya tersebut dilanjutkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan membahas penyempurnaan rancangan perjanjian kerja sama yang akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah Malaysia.
Skema SBT diharapkan membuka akses bekerja secara legal bagi PMI asal Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun, sekaligus memberikan kepastian kerja serta perlindungan hukum sesuai karakteristik masyarakat perbatasan.
Muzamil mengatakan, Pemkab Meranti menargetkan seluruh urusan dan persiapan di tingkat dalam negeri dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Selanjutnya, pada 2027, pemerintah daerah akan fokus melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia.
Sehari sebelumnya, Muzamil juga telah melakukan pertemuan dengan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Dr. Moh. Indra Bangsawan, untuk membahas agenda yang sama.
Pemkab Meranti berharap pematangan rancangan kerja sama tersebut dapat segera ditindaklanjuti menjadi kesepakatan lintas negara. Dengan demikian, perlindungan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini menggantungkan mata pencaharian sebagai PMI di Malaysia dapat diwujudkan melalui mekanisme yang lebih jelas dan aman. (*)

