Kapolri Kunjungi Riau
Waspada Karlahut! Kapolri: Singapura ada Undang-undang bisa jerat warga kita
Kapolri Jenderal Tito Karnavian Saat di Mako Brimobda Polda Riau
Beritariau.com, Pekanbaru - Kapolri Jendral Tito Karnavian mengungkapkan bahwa negara tetangga Singapura sudah membuat Undang-Undang (UU) yang bisa mempidanakan warga Indonesia yang melakukan kegiatan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).
"Singapura bahkan sudah membuat UU yang bisa mempidanakan warga Indonesia. Ini masalah serius bagi masyarakat Riau dan juga bagi prestise bangsa Indonesia," kata Tito di Mako Brimobda Polda Riau, Pekanbaru, Selasa (30/08/16).
Oleh karena itu, Riau menurutnya menjadi fokus utama disamping Kalimantan Barat dalam masalah karlahut. Kalau Kalbar tidak terlalu banyak komplain dari negara tetangga, kalau Riau masalahnya bisa sampai ke Singapura.
Karena itu, ia mengatakan Malaysia dan Singapura telah menawarkan bantuan untuk menangani karlahut di Indonesia. Di satu sisi menguntungkan, tapi di sisi lain merendahkan prestise bangsa seolah-olah tidak mampu menangani sendiri.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali memanggil instansi terkait untuk duduk bersama bagaimana menangani masalah karlahut di 8 provinsi, terutama Riau dan Kalimantan Barat.
Banyak instansi tingkat nasional yang terlibat diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panglima TNI, Polri, dan lainnya.
"Memang ada permasalahan regulasi untuk anggaran pencegahan," imbuhnya.
Dia mengharapkan koordinasi di tingkat daerah juga bisa dilakukan dengan sinergi yang kuat. Jika ada masalah yang tak bisa diselesaikan, diharapkan untuk dilempar ke atas.
"Kita sangat berharap semua pihak sungguh-sungguh melakukan inovasi. Mulai dari pencegahan, pemadaman penegakan hukum dan pemulihan. Untuk ini agar dapat dibuat program yang sistematis. Kalau tidak sinergi nanti akan ada saling melempar tanggungjawab," ucapnya.
Dikatakannya bahwa karhutla sepanjang tahun terus menerus berlanjut sehingga banyak yang terganggu. Diantaranya penerbangan tutup, kualitas kesehatan menurun, anak sekolah tidak bisa keluar rumah, dan kerugian ekonomi lainnya. [red]
