‎Beritariau.com, Pekanbaru - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kedatangannya ke Riau untuk melihat dan membahas langsung persoalan hukum dalam Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), termasuk mencari tahu tentang informasi terbakarnya areal sejumlah perusahaan yang pernah dihentikan penyidikannya dalam kasus yang sama.

Hal itu dikatakannya saat mengunjungi lahan di Jalan Swadaya Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Senin (29/08/16) sore. Ia langsung menuju ke lokasi kebakaran setibanya di Bandar Udara Sultan Syarif Khasim II.

"Saya kesini ya untuk membahas ini Karlahut. Termasuk soal itu (Lahan perusahaan yang di SP3 kan terbakar lagi, red). Besok, saya akan diskusi secara internal khusus untuk itu," kata Tito di lokasi didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman, Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto dan Danrem Wirabima 031.

Diakuinya, soal penegakan hukum Karlahut ini, memang menjadi atensi khusus. "Ini sudah jadi atensi pimpinan, Presiden. Kita juga tahu, tak mudah bagi daerah menyelesaikannya, dari pusat harus ikut," terangnya.

Ia pun tak menampik kemungkinan dibentuknya Tim Independen Terpadu Penegakan Hukum Karlahut yang melibatkan Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kejaksaan Agung (Kejagung) termasuk para pakar yang bisa menjadi saksi ahli.

"Tidak tertutup kemungkinan, makanya kita bahas dulu secara internal," ungkap Jenderal pilihan Jokowi ini.

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir, titik panas (hotspot) meningkat tajam dan kabut asap mulai menyelimuti wilayah Riau hingga nyasar ke Singapura. Bahkan, Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto bolak-balik turun langsung melakukan pemantauan dan pemadaman.

Diberitakan, berdasarkan hasil pantauan hotspot Satelit Terra Aqua Modis, Jikalahari menemukan, di areal 8 dari 15 koororasi yang di SP3 kan Polda Riau tersebut mengalami peningkatan hotspot yg cukup signifikan di tahun 2016.

‎Kedelapan perusahaan itu yakni PT Dexter Perkasa Industri Indonesia sebanyak 1 titik, PT Siak Raya Timber 1 titik, PT Bina Duta Laksana 1 titik, PT Perawang Sukses Perkasa Industri 1 titik, PT Ruas Utama Jaya 2 titik, PT Huta Sola Lestari 3 titik, PT Suntara Gajah Pati 3 titik dan terbanyak PT Sumatera Riang Lestari dengan total 13 titik.

Jikalahari menilai, SP3 15 perusahaan adalah salah satu faktor penyebab kembali timbulnya asap. SP3 telah melanggengkan pengabaian tanggungjawab perusahaan terhadap konsesinya, sehingga perusahaan tidak ada efek jera.

Dengan SP3, Publik juga tidak dapat memantau pelaksanaan tanggungjawab perusahaan terhadap area yang harusnya dikelola dan dilindungi dari resiko kebakaran. Jika SP3 tidak di anulir, karhutla dan asap akan menjadi persoalan yang terus terjadi dan membahayakan masyarakat sescara luas.

Jikalahari mencatat, sudah 40 hari sejak publik mengetahui penghentian perkara, hingga detik ini hasil kinerja Mabes Polri masih gelap. "Kami belum mengetahui hasil evaluasi mabes polri atas terbitnya SP3,” kata Koordinator Jikalahari Woro Supartinah dalam rilisnya, Senin siang.

"Yang aneh, Mabes Polri malah seperti mengamini alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau. Apakah ini tanda Mabes Polri menyetujui SP3? Baiknya Kapolri jangan hanya mendengar informasi dari dari internal kepolisian, tapi juga mencari dan mendengar informasi dari publik. Itu menjadi penting untuk dilakukan, mengingat mandat kapolri dari Presiden untuk memberantas mafia hukum," sambungnya.

Bahkan, soal efek jera ini, Komandan Satgas Udara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Marsma Henri Alfiandi bicara blak-blakan terkait penanganan kebakaran yang terjadi. Ia gerah lantaran para pelaku pembakar lahan tak jera. Akibatnya, kejadian ini berulang setiap tahunnya.

"Saya ngomong ini apa adanya. Saya pengen kita totalitas memerangi kebakaran ini," tegas ‎Henri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla bersama Gubernur Riau, Kepala BNPB di Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Minggu (28/08/16)‎.‎‎ 

"Maksud totalitas mencari solusi soal kebakaran ini, saya ingin konsep bahwa Manggala Agni, BPBD, TNI ataupun Satpol PP diberikan kewenangan untuk menyegel lahan yang terbakar saat ini. Kewenangan jangan hanya di Polri," katanya. 

Jika ini dapat dilakukan, lanjut Henri, akan bermanfaat bagi kebutuhan penyelidikan Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) yakni kepolisian.

"Mau saya itu, lahan terbakar kita berhak menyegelnya. Nanti kita buatkan hasil laporannya yang diteken Satgas. Lantas kita serahkan ke Polri untuk diselidiki," kata Henri.

Ia pun sedikit berkelakar soal tindakan tegas agar membuat efek jera ini.

"Kalau seperti itukan akan ada efek jeranya. Ya terserah polisi nantinya. Mau (pelaku, red) cincai sama polisinya ya terserahlah, pokoknya ada efek jera. Entah itu lahannya selama setengah tahun tak boleh diolah atau bagaimana terserah saja. Kalimat cincainya pakai tanda kutip ya," kata Henri yang disambut gelak tawa perserta rapat.

Dengan tidak adanya tindakan tegas, kata Henri, seolah-olah tugas Satgas Udara hanya memadamkan lahan yang terbakar saja.

"Jangan-jangan pemilik lahannya malah bilang berterima kasih lahannya yang terbakar sudah kita padamkan. Jadi ya enak itu pemilik lahannya tidak pernah ditindak," kata Henri yang lagi-lagi disambut gelak tawa. [red]