Beritariau.com, Pekanbaru - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, dinilai tidak tegas terhadap bawahannya. Menyusul, banyaknya pengaduan dari warga yang ada di Kecamatan Tampan, terkait persoalan pungutan liar terkait seragam sekolah yang saat ini masih terjadi.

Padahal, sebelum pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017, Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, menegaskan agar pihak sekolah tidak lagi melakukan pungutan apapun termasuk pungutan pembayaran seragam sekolah bagi siswa didik baru.

Mengingat, saat ini, kondisi perekonomian masyarakat tengah dirundung kesulitan. Dalam pernyataan itu juga, Wako menyebutkan, bila harus membeli seragam, tidak harus dilakukan di sekolah. Cukup diberi contoh saja seragam apa yang akan digunakan.

Namun, apa yang disampaikan Wako Pekanbaru, hanya isapan jempol belaka. Himbauan itu pun dianggap sebagai angin lalu oleh sekolah yang ada di Pekanbaru.

"Sampai hari ini tidak ada satu sekolahpun yang tidak minta uang seragam. Hari ini kami masih saja dimintai uang seragam untuk anak yang bersekolah tanpa ada koordinasi dengan kami (wali murid),” ucap Mulyadi, warga RW 16, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan yang mengeluh kepada Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, saat melaksanakan reses Minggu (28/08/16), kemarin.

Disebutkan Warga yang tinggal di Jalan Anggrek itu, mulai dari SD, SMP dan SMA untuk masuk sekolah, Wali murid masih saja dibebankan membeli seragam.

Apalagi dalam menetapkan harga seragam wali murid mengaku tidak pernah dilibatkan, hanya dilibatkan komite sekolah saja.

Menurutnya, Komite sekolah selama ini tidak bisa mengakomodir keluhan wali murid, komite hanya mementingkan kepentingan sekolah saja. Apalagi, pungutan uang komite disekolah perbulannya dinilai cukup besar dan tidak ada pertanggungjawabannya.

"Yang paling janggal pembelian infocus di sekolah juga di bebankan ke siswa. Padahal kita kan sudah ada dana BOS. Kita mau protes ada ketakutan juga, takut anak kita di tekan di sekolah," bebernya.

Menanggapi ini, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PPP PKS NasDem, mengatakan, Wako Pekanbaru dinilai tidak komitmen dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya saat menyampaikan statment ke media belum lama ini.

"Kok omongan kepala daerah tidak di dengar sama bawahannya. Inikan lucu. Harusnya Walikota Pekanbaru perlu turun dan melakukan kroscek persoalan masyarakat ini terutama soal uang seragam sekolah yang dikeluhkan warga saat ini," pinta Zulfan Zulfan juga meminta kepada masyarakat Pekanbaru agar segera melaporkan persoalan tersebut (pungutan) bila masih saja terjadi.

Agar, tidak ada lagi pembodohan dilakukan pembodohan soal pendidikan ditengah masyarakat.

"Harusnya, pembuatan seragam ini bisa diserahkan ke wali murid masing-masing, jangan sekolah mengambil untung. Cukup beri contoh (bahan seragam), kan tidak mungkin warna warni seragam sekolah itu," ungkapnya.

Terkait komite sekolah yang tidak pro terhadap wali murid, Zulfan menegaskan agar komite sekolah di Kota Pekanbaru, dibubarkan saja, karena tidak berguna dan memberatkan para wali murid dan orang tua siswa.

"Komite ini hanya membebankan wali murid saja apalagi penetapan untuk uang komite. Saran saya kepada Pemko, bubarkan saja komite sekolah itu,” tegasnya. [red]