Beritariau.com, Pekanbaru -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau mempercepat integrasi sistem layanan digital guna menghadirkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien bagi lebih dari 30 ribu aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Syahrial saat melakukan peninjauan dan monitoring implementasi layanan digital di Kantor BKD Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari evaluasi transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

Syahrial menegaskan, transformasi digital tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kualitas layanan kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Kemarin kita baru saja mengevaluasi pelayanan publik di Dinas Kesehatan Riau. Hari ini kita memetakan layanan internal di BKD agar pelayanan kepada pegawai semakin baik," ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk memangkas birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong membangun sistem yang saling terhubung sehingga layanan tidak berjalan secara terpisah.

Syahrial mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau saat ini memiliki sekitar 30 ribu pegawai yang terdiri atas ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu. Besarnya jumlah aparatur tersebut menuntut sistem pelayanan yang terintegrasi agar seluruh proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan efisien.

"Kita ingin layanan kepada ASN itu mudah, murah, bahkan tidak berbiaya sama sekali serta memiliki interaksi layanan yang lebih baik," katanya.

Ia menambahkan, digitalisasi juga diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemerintahan yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta terus memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan pihaknya terus mengembangkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Penguatan tersebut mencakup pengelolaan data ASN, administrasi kepegawaian, hingga integrasi informasi dalam satu sistem yang lebih mudah diakses.

"Kami terus mengembangkan layanan berbasis digital agar proses administrasi semakin sederhana, transparan, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi seluruh ASN," ujar Budi.

Ia menjelaskan, BKD telah mengembangkan berbagai modul layanan melalui sistem Sigma, yang mencakup layanan PPPK, mutasi, pendayagunaan aparatur, layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penkom, tanda tangan elektronik, fitur tanya jawab (Q&A), pengaduan, hingga layanan broadcast melalui email dan WhatsApp.

Menurut Budi, pemanfaatan teknologi informasi juga akan memperkuat proses pengumpulan dan pengolahan data ASN sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Ia optimistis pengembangan sistem digital yang terintegrasi akan semakin meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, sekaligus memudahkan akses informasi bagi seluruh pegawai, mulai dari pimpinan daerah hingga ASN di unit kerja paling bawah.

Melalui penguatan integrasi layanan digital tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap mampu mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, serta memberikan pelayanan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan aparatur maupun masyarakat. (*)