Beritariau.com, Tanjungpinang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama strategis guna memperkuat sinergi pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Sekda Kepulauan Meranti Sudandri Jauzar, jajaran pejabat tinggi pratama, staf ahli, asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah dari kedua pemerintahan.

Kerja sama yang dibangun mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari bidang perhubungan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi berbasis potensi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai kerja sama tersebut juga menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sektor perkebunan yang dimiliki Kepulauan Meranti, khususnya komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, dan kopi.

“Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam optimalisasi potensi masing-masing daerah, baik di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, hingga sektor perkebunan,” ujarnya.

Asmar berharap hubungan kerja sama antara Pemkab Meranti dan Pemprov Kepri dapat terus terjalin secara berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam berbagai sektor strategis.

Menurut Ansar, Kepri dan Kepulauan Meranti memiliki keterkaitan geografis dan geoekonomi yang sangat kuat karena sama-sama berada di kawasan strategis Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Ia menjelaskan, tingginya aktivitas perdagangan internasional di kawasan tersebut menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui penguatan kerja sama antardaerah dan dukungan pemerintah pusat.

Salah satu sektor potensial yang menjadi perhatian utama ialah hilirisasi kelapa dan sagu. Ansar mengungkapkan bahwa industri pengolahan kelapa di Kepri saat ini membutuhkan sekitar 200 ribu butir kelapa per hari, sementara pasokan yang tersedia baru sekitar 100 ribu butir.

Dengan potensi perkebunan kelapa yang dimiliki Kepulauan Meranti, ia optimistis kebutuhan bahan baku industri di Kepri dapat dipenuhi dari daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani.

“Pasokan ke industri dalam negeri tentu akan memberikan nilai ekonomi lebih baik dan meningkatkan daya saing dibanding hanya diekspor mentah,” jelasnya.

Selain sektor perkebunan, Pemprov Kepri juga berencana mendorong pengoperasian jalur RoRo Meranti–Kepri guna memperkuat konektivitas transportasi, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan mobilitas masyarakat antardaerah.

Ansar turut memaparkan capaian ekonomi Provinsi Kepri yang dinilai cukup positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,48 persen dan menempati peringkat ketiga nasional, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai lebih dari Rp381 triliun.

Melalui kerja sama strategis tersebut, kedua pemerintah daerah berharap dapat saling memperkuat pembangunan kawasan, memperluas peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (*)