Beritariau.com, Inhil - Bupati Indragiri Hilir, Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. 

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memaparkan besarnya potensi komoditas kelapa sekaligus memperjuangkan kesejahteraan petani melalui usulan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.

Dalam pertemuan itu, Bupati Herman menegaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir selama ini dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” karena memiliki kawasan perkebunan kelapa yang sangat luas dan menjadi salah satu penyangga utama produksi kelapa nasional. Dari total 20 kecamatan di daerah tersebut, sebanyak 19 kecamatan merupakan wilayah penghasil kelapa yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Herman, sektor perkebunan kelapa bukan sekadar komoditas unggulan daerah, tetapi telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Indragiri Hilir. Dengan luas perkebunan mencapai sekitar 400.740 hektare dan produksi kelapa sekitar 1,1 juta ton per tahun, Kabupaten Inhil memiliki peran strategis dalam rantai pasok kelapa nasional maupun ekspor.

“Kelapa adalah sumber kehidupan masyarakat kami. Karena itu, perlindungan terhadap petani kelapa harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat. Salah satu usulan utama ialah mendorong regulasi penetapan harga minimum atau floor price kelapa guna melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa rakyat dari gejolak dan permainan harga pasar.

Selain itu, Pemkab Inhil juga mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan untuk memperkuat infrastruktur ekonomi masyarakat serta memperlancar distribusi hasil perkebunan dan perdagangan daerah.

Tidak hanya fokus pada sektor perkebunan, pemerintah daerah juga mengajukan pengembangan 12 kampung nelayan sebagai upaya penguatan sektor maritim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dukungan pembangunan sistem irigasi pertanian dan pembangunan turap di wilayah rawan abrasi turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut demi menjaga keberlanjutan lahan perkebunan kelapa rakyat.

Bupati Herman juga melaporkan rencana peremajaan atau replanting kebun kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027. Program ini dinilai penting untuk menjaga produktivitas tanaman kelapa yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa serta penguatan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan.

Menurut Zulhas, data bahwa 19 dari 20 kecamatan di Inhil merupakan wilayah penghasil kelapa menunjukkan posisi strategis daerah tersebut dalam sektor perkebunan nasional. Ia memastikan usulan terkait regulasi harga minimum kelapa dan penguatan infrastruktur pasar akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan dibahas lebih lanjut di tingkat kabinet.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra, menegaskan bahwa intervensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga kelapa di tingkat petani.

Menurutnya, kepastian harga dan pembangunan infrastruktur pasar akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pertumbuhan pelaku UMKM berbasis produk turunan kelapa di Indragiri Hilir.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bentuk promosi potensi daerah kepada pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu menciptakan tata niaga kelapa yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani rakyat. (*)