Beritariau.com, Siak - Pemerintah Kabupaten Siak Regency terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta Whistleblowing System (WBS).

Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan tema “Navigasi Hukum Implementasi KUHP Baru dan Mitigasi Risiko Pidana Korupsi” yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru pada Rabu (6/5/2026).

Bupati Siak, Afni Zulkifli, hadir sebagai keynote speaker dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Bumi Siak Pusako Zapin (BSP Zapin), salah satu anak perusahaan BUMD PT Bumi Siak Pusako yang bergerak di sektor hilir minyak dan gas bumi.

Dalam pemaparannya, Afni menegaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui kontribusi dividen yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa publik saat ini menaruh perhatian besar terhadap kinerja BUMD, terutama dalam hal transparansi dan integritas pengelolaan perusahaan.

“Yang bisa dibuktikan adalah integritas dan output yang dihasilkan. Output terpenting adalah dividen untuk membangun masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Afni juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan BUMD agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Menurutnya, semangat baru yang muncul di tubuh BSP Zapin menjadi sinyal positif bagi reformasi tata kelola perusahaan daerah.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi atas langkah BSP Zapin yang mulai memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui implementasi SMAP berbasis ISO 37001:2025 serta penerapan Whistleblowing System (WBS).

Sistem tersebut dirancang sebagai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran seperti korupsi, suap, kecurangan, maupun penyalahgunaan wewenang, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor melalui sistem berbasis layanan online.

“Integritas harus menjadi pedoman. Siapa pun yang bekerja di ruang publik harus siap diawasi oleh publik,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan di lingkungan BUMD harus disertai evaluasi berkelanjutan agar implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi daerah.

Sebagai Bupati perempuan pertama di Siak, Afni mengajak seluruh BUMD di daerahnya untuk terus melakukan inovasi dan terobosan yang dapat meningkatkan kinerja serta kontribusi terhadap PAD.

“Kami berharap setiap BUMD memiliki kinerja positif dan mampu berkontribusi bagi daerah,” pungkasnya.

Peluncuran SMAP dan WBS ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sistem tata kelola yang bersih dan profesional, sekaligus mendorong BUMD di Siak Regency semakin berdaya saing dan dipercaya publik. (*)