Beritariau.com, Pekanbaru – Persoalan konflik agraria di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu) kembali menjadi perhatian dalam pertemuan antara masyarakat dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Riau.

Forum tersebut dipimpin Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, bersama Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta dihadiri perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan terkait pengelolaan lahan.

Adian menegaskan bahwa kunjungan kerja BAM DPR RI bertujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung, terutama terkait persoalan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan warga.

Ia menyebutkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat.

“Persoalan ini memerlukan perhatian serius karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak serta keterbukaan data agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari Kampar dan Inhu menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari sengketa lahan dengan perusahaan hingga persoalan legalitas tanah yang belum terselesaikan. Mereka berharap adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak pengelolaan lahan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik forum tersebut sebagai ruang dialog untuk menyamakan pemahaman dan merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum naik ke tingkat provinsi, serta mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.

“Harapannya semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin tanpa tindakan yang memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi yang adil, berkelanjutan, dan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agraria di Riau. (*)