Beritariau.com, Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa proses relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) akan dilaksanakan secara matang, terencana, dan tetap mengutamakan perlindungan hak-hak warga.

Hal tersebut disampaikan saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan dalam dialog terbuka di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Pertemuan berlangsung kondusif dan menjadi wadah penyampaian aspirasi secara langsung.

SF Hariyanto menyebutkan, berbagai masukan dari masyarakat telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat. Pemprov Riau sendiri telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data pemerintah, sekitar 10.600 hektare kawasan TNTN saat ini dihuni oleh 3.916 kepala keluarga. Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencakup 633 hektare atau 227 kepala keluarga. Artinya, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang pelaksanaannya memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov Riau memastikan komitmennya untuk terus mengawal proses relokasi hingga tuntas. Pemerintah juga mengapresiasi masyarakat yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari tahapan relokasi.

Selama proses tersebut belum sepenuhnya berjalan, masyarakat dipastikan tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan, termasuk dalam kegiatan bertani dan panen.

Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga disampaikan oleh anggota DPR RI, Siti Aisyah, yang menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah menghasilkan titik temu.

Sementara itu, perwakilan warga TNTN, Wendri, mengapresiasi keterbukaan pemerintah dan berharap proses penyelesaian konflik terus dikawal secara transparan, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

Dengan pendekatan kolaboratif, Pemprov Riau optimistis penyelesaian persoalan di TNTN dapat berjalan bertahap, berkeadilan, serta tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*)