Tolak Suntikan Dana Tambahan
Penambahan Bus Trans Metro Pekanbaru, FITRA RIAU : Efektifkan Dulu yang Ada dan Audit Resmi
Ilustrasi Subsidi TMP | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Rencana Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pekanbaru menambah armada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) karena menilai masih kurang jumlah, ditanggapi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau.
Menurut FITRA, rencana itu terlalu dini. Sebab, kehadiran TMP harus dievaluasi apakah sudah efektif berjalan. "Saya lihat beberapa halte banyak kosong. Untuk apa ditambah kalau ga ada penumpang," kata Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi kepada Beritariau.com, Kamis (11/9/14).
Dijelaskannya, ada dua point penting terkait fungsi kehadiran TMP. Pertama, pelayanan publik, yaitu Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) sebagai solusi kemacetan, mengurangi emisi dan lainnya. Kedua, investasi, yaitu untuk menambah pendapatan daerah dari omzet dan pajak.
"TMP tak hanya pelayanan publik, tapi investasi pemerintah juga. Kita menolak jika penambahan armada dari suntikan dana pemerintah. Efektifkan dulu yang ada, baru bicara penambahan," kata Analis Anggaran Negara ini.
Lebih lanjut, PD Pembangunan diminta lebih kreatif merangsang kesadaran rakyat memakai TMP supaya jumlah permintaan meningkat. Soal diminati atau tidak, bisa dilihat sendiri nantinya.
"Memang ada kendala yaitu, TMP tak ada jalur khusus. Jadi warga mungkin belum melihatnya sebagai transportasi yang efektif dan efisien. Nah, jangan dibilang semakin diminati karena kita sendiri bisa lihat faktanya kok," ujarnya.
Masih soal penambahan, kata Triono, ada dua hal yang harus dicermati yakni, jika fungsi pelayanan publik sudah maksimal dan efektif namun fungsi investasinya masih kurang, boleh menyuntikkan dana.
"Kedua, jika fungsi pelayanan publik tak maksimal dan tak efektif, ditambah investasi yang terancam, pemerintah jangan mau memberikan "infus". Audit dulu oleh lembaga resmi negara. Jadi kita tau, apakah sistem atau perencanaan yang jadi penyebab," tegasnya.
FITRA juga meminta DPRD Pekanbaru untuk pasang mata mengawal dan juga menanyakan soal penggunaan dana itu. Karena, Bantuan Penyertaan Modal di TMP, atas sepengetahuan Dewan.
"Harusnya DPRD pro aktif. Tapi saya ga tau ya gimana Dewan di kota ini. Dana suntikan itu harus transparan, sebab digunakan untuk pelayanan publik yang bisa kita lihat tiap hari," katanya lagi.
Seperti diketahui, saat ini, sebanyak 75 unit bus TMP beroperasi. Mengklaim bahwa kehadiran TMP semakin dinikmati masyarakat, Dirut PD Pembangunan Pekanbaru, Heri Susanto berencana menambah armada bus.
Katanya, idealnya Pekanbaru memiliki 100 unit bus agar bisa melayani rakyat. Bahkan, menurut Heri, hal itu sesuai dengan standar dari Kementerian Perhubungan.
Selain pengadaan bus, seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2013 TMP telah diberikan subsidi mencapai Rp20 Milyar. Kemudian, ditahun 2014 menurun diangka Rp8 Milyar.
Meski penyebab turunnya subsidi belum diketahui, namun transparansi dana di badan usaha pemerintah ini disorot. [Baca : Wah ! Dirut PD Pembangunan Pekanbaru Tak Laporkan Subsidi Trans Metro ke DPRD]. Tak Hanya armada, kondisi halte juga dipertanyakan. [Baca : Halte Semrawut dan Tak Inovatif, Roni Amriel : Jangan Niru-niru Daerah Lain !]
Menariknya, baik Pemko Pekanbaru dan PD Pembangunan, kompak mengakui bahwa pelayanan TMP belum maksimal. Di ujungnya, mereka juga kompak menyatakan perlunya penambahan dana maupun fasilitas. Koridor dan halte ditangani Dishub, armada oleh pengelola. [Baca : Pengelola Bus TMP Akui Pelayanan Belum Maksimal]. [red/mar]
Menurut FITRA, rencana itu terlalu dini. Sebab, kehadiran TMP harus dievaluasi apakah sudah efektif berjalan. "Saya lihat beberapa halte banyak kosong. Untuk apa ditambah kalau ga ada penumpang," kata Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi kepada Beritariau.com, Kamis (11/9/14).
Dijelaskannya, ada dua point penting terkait fungsi kehadiran TMP. Pertama, pelayanan publik, yaitu Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) sebagai solusi kemacetan, mengurangi emisi dan lainnya. Kedua, investasi, yaitu untuk menambah pendapatan daerah dari omzet dan pajak.
"TMP tak hanya pelayanan publik, tapi investasi pemerintah juga. Kita menolak jika penambahan armada dari suntikan dana pemerintah. Efektifkan dulu yang ada, baru bicara penambahan," kata Analis Anggaran Negara ini.
Lebih lanjut, PD Pembangunan diminta lebih kreatif merangsang kesadaran rakyat memakai TMP supaya jumlah permintaan meningkat. Soal diminati atau tidak, bisa dilihat sendiri nantinya.
"Memang ada kendala yaitu, TMP tak ada jalur khusus. Jadi warga mungkin belum melihatnya sebagai transportasi yang efektif dan efisien. Nah, jangan dibilang semakin diminati karena kita sendiri bisa lihat faktanya kok," ujarnya.
Masih soal penambahan, kata Triono, ada dua hal yang harus dicermati yakni, jika fungsi pelayanan publik sudah maksimal dan efektif namun fungsi investasinya masih kurang, boleh menyuntikkan dana.
"Kedua, jika fungsi pelayanan publik tak maksimal dan tak efektif, ditambah investasi yang terancam, pemerintah jangan mau memberikan "infus". Audit dulu oleh lembaga resmi negara. Jadi kita tau, apakah sistem atau perencanaan yang jadi penyebab," tegasnya.
FITRA juga meminta DPRD Pekanbaru untuk pasang mata mengawal dan juga menanyakan soal penggunaan dana itu. Karena, Bantuan Penyertaan Modal di TMP, atas sepengetahuan Dewan.
"Harusnya DPRD pro aktif. Tapi saya ga tau ya gimana Dewan di kota ini. Dana suntikan itu harus transparan, sebab digunakan untuk pelayanan publik yang bisa kita lihat tiap hari," katanya lagi.
Seperti diketahui, saat ini, sebanyak 75 unit bus TMP beroperasi. Mengklaim bahwa kehadiran TMP semakin dinikmati masyarakat, Dirut PD Pembangunan Pekanbaru, Heri Susanto berencana menambah armada bus.
Katanya, idealnya Pekanbaru memiliki 100 unit bus agar bisa melayani rakyat. Bahkan, menurut Heri, hal itu sesuai dengan standar dari Kementerian Perhubungan.
Selain pengadaan bus, seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2013 TMP telah diberikan subsidi mencapai Rp20 Milyar. Kemudian, ditahun 2014 menurun diangka Rp8 Milyar.
Meski penyebab turunnya subsidi belum diketahui, namun transparansi dana di badan usaha pemerintah ini disorot. [Baca : Wah ! Dirut PD Pembangunan Pekanbaru Tak Laporkan Subsidi Trans Metro ke DPRD]. Tak Hanya armada, kondisi halte juga dipertanyakan. [Baca : Halte Semrawut dan Tak Inovatif, Roni Amriel : Jangan Niru-niru Daerah Lain !]
Menariknya, baik Pemko Pekanbaru dan PD Pembangunan, kompak mengakui bahwa pelayanan TMP belum maksimal. Di ujungnya, mereka juga kompak menyatakan perlunya penambahan dana maupun fasilitas. Koridor dan halte ditangani Dishub, armada oleh pengelola. [Baca : Pengelola Bus TMP Akui Pelayanan Belum Maksimal]. [red/mar]
