Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran Virus Nipah.

Langkah ini menyusul terbitnya surat edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi risiko masuk dan menyebarnya virus tersebut.

Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani Nazir, menegaskan pihaknya langsung mengambil langkah cepat dan terukur untuk mencegah potensi ancaman sejak dini.

“Kami tidak ingin lengah. Penguatan kewaspadaan dilakukan mulai dari sistem laboratorium hingga pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Sebagai tindak lanjut, Dinas PKH menggelar rapat internal yang melibatkan jajaran administrator, pejabat fungsional, ketua tim kerja bidang kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan, produksi dan agribisnis peternakan, hingga UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pemetaan titik-titik rawan yang berpotensi menjadi jalur masuk virus, terutama melalui pergerakan ternak serta interaksi dengan satwa liar. Pengawasan di pintu pemasukan ternak diperketat, sementara kapasitas deteksi dini melalui laboratorium veteriner juga ditingkatkan.

Mimi menambahkan, penanganan Virus Nipah harus dilakukan melalui pendekatan One Health, mengingat penyakit ini bersifat zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia. Karena itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi kesehatan dan otoritas terkait terus diperkuat.

Selain langkah teknis, Dinas PKH Riau juga mengimbau para peternak untuk meningkatkan biosekuriti kandang, membatasi kontak ternak dengan satwa liar, serta segera melaporkan apabila ditemukan gejala penyakit yang tidak biasa.

“Peran peternak sangat penting dalam sistem kewaspadaan dini. Jika ada tanda mencurigakan, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Melalui penguatan pengawasan dan deteksi dini ini, Pemprov Riau berharap potensi ancaman Virus Nipah dapat dicegah sedini mungkin, sehingga kesehatan hewan dan masyarakat tetap terlindungi. (*)