Beritariau.com, Pekanbaru - Provinsi Riau masuk dalam daftar wilayah di Indonesia yang rawan korupsi. Untuk itu, selama sepekan ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menurunkan tim khusus ke Provinsi Riau. Tim yang sudah mulai bertugas sejak Senin (28/3) ini akan bertugas untuk memperbaiki dan membenahi semua penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau.

Kordinator Kordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wawan Wardiana kepada wartawan menjelaskan, tim yang diturunkan berjumlah sekitar sembilan orang. Mereka terdiri dari Supervisi Pencegahan dan juga Penindakan KPK untuk melaksanakan  Progam Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi.

"Tahun ini  KPK punya program pencegahan dan penindakan yang terintegrasi terutama bagi  daerah-daerah rawan korupsi seperti Provinsi Riau karenanya Pimpinan KPK  menginginkan perbaikan sistem di daerah ini,"terang Wawan, Selasa (29/03).

Dengan menurunkan tim khsusus ini, KPK berharap kepada Eksekutif Pemprov dan Legislatif DPRD di Riau dapat memperbaiki diri. Termasuk juga bisa mengeluarkan  permasalahan di Riau karena tim yang diturunkan dalam rangka mengkonfirmasi dan mengklarifikasi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. 

Hal ini perlu dilakukan mengingat sudah ada ada kasus tiga Gubri yang terlibat korupsi, serta banyakanya  anggota dewan korupsi. Setelah ini, diharapkan kasus korupsi ini tidak berulang-ulang terus.

Sementara itu, masalah  CCTV di gedung dewan lanjutnya juga menjadi perhatian KPK. Karena dahulu ada, tapi kok sekarang tidak. Ini jadi tanda tanya, kenapa CCTV dihilangkan? Karena kalau untuk pembahasan di Komisi semestinya terbuka siapapun bisa masuk termasuk Pembahasan APBD Riau yang  tertutup.

"Katanya akan ada e-planing mulai Musrenbang di Provinsi sampai di di dewan, ini sudah bagus tapi bagus seperti apa akan diselidiki lebih dalam lagi,"lanjutnya.[red]