Beritariau.com, Pekanbaru - Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang tak berkesudahan dalam 18 tahun terakhir di Riau membuat Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma Hendri Alfiandi geram.

Orang nomor satu di Lanud RSN tersebut mengancam akan menculik pelaku pembakar lahan para kades serta lurah yang membiarkan wilayahnya terbakar.

"Kebakaran lahan ini intensitasnya meningkat di Jumat, Sabtu dan Minggu. Makanya, kalau masih ada yang bakar-bakar kita tangkap itu, kita culik, kita interogasi dan proses hukum," cetusnya dalam rapat evaluasi penanganan karlahut di Posko Satgas, Lanud RSN, Jumat (18/03/16).

Tak hanya para pelaku pembakar lahan, Danlanud juga mengancam akan memproses hukum para kades dan lurah yang sengaja membiarkan wilayahnya.

"Kita akan kerahkan helikopter untuk menangkap pelaku itu. Termasuk para kades dan lurah yang cuek wilayahnya terbakar, kita culik mereka, kita introgasi, supaya ada efek jera. Ada hutan terbakar kok diam-diam saja," tandasnya.

Danlanud menyebut, kebakaran lahan di Riau lebih banyak disengaja dilakukan oknum tak bertanggungjawab.

"Sudah jelas disekitar yang terbakar itu berwarna hijau, itu jelas dibakar," pungkas Hendri.

Selain itu, Hendri juga menyentil upaya gugatan hukum terhadap pemerintah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, saat pihaknya bersusah payah memadamkan api.

Ia meminta LAM dan LSM menghargai kerja keras tim satgas dalam memadamkan api.

"Kami dan Pemerintah itu sudah bekerja siang dan malam agar kebakaran ini tidak terjadi, tapi kok ada itu somasi dan gugatan dari LSM dan LAM itu. Kita yang sudah bekerja keras malah dipersalahkan, itu maunya apa? LAM jangan menuduh kita begitu, yang bakar-bakar itu masyarakat, bukan kami," cetusnya lagi.

Ditambahkannya, dalam membantu penanganan Karlahut di Riau, Satgas udara terus memantau titik-titik kebakaran dengan mengerahkan pesawat tempur.

"Latihan pesawat tempur kami itu tak hanya memantau keamanan wilayah dari ancaman luar saja, tapi juga membantu pemetaan lokasi karhutla. Dipesawat itu ada alat visualisasi, jadi bisa langsung di potret lokasi dan koordinat yang terbakar," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga yang tergabung dalam gerakan #MelawanAsap bersama 13 kuasa hukum menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis (10/03/16). 

Sebab, pemerintah yakni, Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau, dianggap abai terhadap Notifikasi Gugatan Citizen Law Suit (CLS) Asap Riau setelah lebih 60 hari kerja pengajuan.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh perwakilan masyarakat Riau, yaitu, Ketua LAM Riau Al Azhar, Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan, Rumah Budaya Sikukeluang Heri Budiman dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Woro Supartinah.‎ [red]‎