‎Beritariau.com, Pekanbaru - ‎Selain bernostalgia tentang masa kecilnya di Pekanbaru soal Sungai Siak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan‎, juga mengupas anarkisme, radikalisme dan aksi teroris dan pemberdayaan desa.

"Jaman saya kecil, Sungai Siak itu bersih, enak buat berenang, saya dulu tinggal di Rumbai sampai SMA di sini (Pekanbaru, red). Bahkan saya lebih pintar bahasa Minang ketimbang Batak," ujar Luhut memulai sambutannya dalam k‎egiatan Antisipasi Gangguan Anarkisme, Radikalisme dan Terorisme Untuk Menjaga Stabilitas Politik, Keamanan, Hukum dan Ekonomi di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Selasa (02/03/16).‎

Hal ini disampaikannya sebagai gambaran bahwa Indonesia sangat pesat perkembangannya dari segala lini.

Mengimbangi itu, dibutuhkan ketahanan segala aspek, baik program terkait anti-terorisme, dampak ekonomi yang dipicu oleh kekacauan oleh pelaku teror, peredaran narkotika, isu politik dan sebagainya.

"Khususnya kelompok radikal ISIS," sebut dia.

Luhut menggambarkan, salah satu dampak kekacauan oleh ISIS ini seperti yang terjadi disebagian kawasan Timur Tengah. ‎"Begitu banyak konflik di sana, pertikaian makin parah dan secara bersamaan membuat harga minyak turun. Kekacauan ini yang sedang diekspor ke Indonesia. Kita harus waspada," urainya.

Atas alasan ini, Luhut mengumpulkan sejumlah orang-orang penting di Riau, mulai dari perangkat desa hingga pemerintahan, kepolisian, TNI, tokoh agama, tokoh masyakarat dan lainnya. ‎"Semua harus paham duduk masalahnya. Sehingga bisa mengantisipasi dengan cepat," katanya.

‎Luhut juga berjanji, akan menyampaikan segala macam polemik yang terjadi di Riau, yang dapat menghalangi program ini berjalan.

"Tidak boleh ada kendala. Semuanya harus kita carikan solusi agar tercipta keamanan di masyarakat," tegasnya.

Ia menyebut tahun ini Pemerintah Indonesia tengah menghadapi ancaman serius gerakan radikal dan terorisme. ‎Upaya 'penjinakkan' tengah digencarkan pemerintah untuk mematahkan paham radikal yang berujung terorisme dan mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

‎Namun menurut Luhut, hanya 2 golongan radikal yang bisa dikembalikan ke masyarakat dan meninggalkan paham-paham radikal. ‎"Di Indonesia ini, ada tiga golongan teroris atau penganut paham radikal. Pertama ideologi, kedua militan dan ketiga adalah simpatisan," kata Luhut.‎

Ia menyebutkan, golongan terorisme ideologi seperti Abu Bakar Baasir, Santoso, dan Oman Abdurahman serta pentolan ISIS di Indonesia. ‎"Kalau golongan ini sangat sulit di-deradikalisasi. Paham radikal sudah merasuk begitu dalam, makanya sudah," kata Luhut.

‎Sementara teroris militan dan simpatisan, masih terbuka lebar untuk di-deradikalisasi. Caranya dengan kerjasama yang apik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga lapisan terbawah.

‎"Makanya dalam kegiatan ini diundang seluruh camat, lurah, kepala desa, RW dan RT karena ini merupakan jajaran pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat," sebut Luhut.

‎Pemerintah Indonesia pernah diajak Arab Saudi bergabung dengan Aliansi Militer Arab dengan tujuan memberantas Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Ajakan itu ditolak Indonesia karena mengganggap aliansi tidak efektif menghadapi paham radikal.

‎"Pernah kita diajak, saya kemudian menyarankan Pak Presiden untuk tidak bergabung," ungkapnya.

‎Menurut Luhut, tidak efektifnya aliansi ini berdasarkan pengalaman pemberantasan paham radikal di Irak, Iran dan Suriah. Gerakan ISIS disana belum tuntas diselesaikan oleh aliansi ini.

‎Luhut menegaskan, paham radikal tidak bisa diberantas dengan pendekatan militer. Indonesia sudah punya cara sendiri untuk menangkal paham ini.

‎"Pendekatan agama dan budaya lebih bagus daripada militer," kata Luhut.

‎Kepada ribuan kepala desa, RW dan RT di Riau yang diundang dalam kegiatan pencegahan dan penangkal paham radikal ini, Luhut menyatakan ISIS bukanlah Islam, begitu juga sebaliknya.

‎"ISIS bukanlah Islam, dan Islam bukanlah ISIS. Islam itu penuh kedamaian, ketenangan dan bersifat rahmani," sebut Luhut.

D‎isamping itu, Luhut juga menghimbau Pemerintah Riau dan jajaran hingga tingkat RT untuk mengantisipasi orang atau penganut paham radikal yang bergerak sendiri.

‎"Kan ada teroris yang bersifat jaringan dan ada pula yang bergerak sendiri. Yang bergerak sendiri ini perlu diwaspadai pemerintah desa, disinilah peran kepala desa," sebut Luhut.

‎Luhut menerangkan, penganut paham radikal yang bergerak sendiri lebih mudah masuk dan menyebarkan pahamnya kepada masyarakat.‎

‎Oleh karena itu, Luhut meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Riau memaksimalkan peran pemerintah paling bawah dalam meminimalisir gerakan radikal dan teroris terumata di Pedesaan.‎

‎"Munculnya dan masuknya paham radikal paling mudah melalui desa, makanya kepala desa dan jajarannya sangat dibutuhkan untuk deradikalisasi ini," ujar pria yang besar di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

‎Selain terorisme, Luhut dalam pengarahannya ke Pemerintah Riau juga membicarakan soal bahaya narkoba dan memaksimalkan dana desa untuk menangkal radikalisme dan teroris.

‎Dalam kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memaksimalkan peranan pemerintah desa. Kedepannya, APBN diperuntukkan untuk pemerataan pembangunan desa, dimana porsinya ditingkatkan menjadi 60 persen.

‎Tahun ini, setiap desa di Indonesia mendapatkan minimal Rp700 juta dan bisa mencapai miliaran rupiah. Dana ini diperuntukkan membangun ekonomi desa menjadi berkembang.

‎"Dengan berkembangnya desa, maka penyalahgunaan narkoba dan paham radikal bisa diminimalisir. Sebab selama ini, paham radikal terjadi karena faktor ekonomi," kata Luhut.

S‎elain dana desa, Luhut menyebut saat ini Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 1.000 triliun rupiah untuk pemerataan infrastruktur hingga pedesaaan.

‎Kemudian disiapkan sarana irigasi untuk pertanian desa dan menyiapkan pupuk subsidi serta dibagikan ke setiap desa yang ada di Indonesia.

‎"Dengan demikian, perputaran uang di desa akan terjadi dan sebaiknya uang itu tidak boleh keluar. Hal ini membuat desa menjadi berkembang pesat. Ini bisa meminimalisir masuknya paham radikal dan narkoba," kata Luhut.

‎Menurut Luhut, faktor mudahnya masyarakat menerima paham radikal karena ekonomi di desa tidak menjanjikan. Warga menjadi mudah diimingi-imingi uang untuk mengikuti paham radikal.

‎Disamping itu, Luhut menegaskan bahwa dana desa dari Pemerintah Pusat tak ada potongan sedikitpun, kecuali biaya administrasi. ‎"Kalau ada pemotongan, laporkan langsung ke kami. Tidak ada namanya pemotongan, hanya biaya administrasi saja," tegas Luhut.

‎Dengan besarnya dana desa ini, Luhut menghimbau kepala desa untuk tidak menyelewengkannya. "Tapi jangan pula nambah istri dengan banyaknya uang ini," seloroh Luhut.‎[red]