Penimbun BBM Subsidi Akan Dipantau
Soal Kelangkaan BBM Subsidi, Firdaus MT : Kepala Daerah Tak Punya Wewenang
Ilustrasi Kelangkaan BBM | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyayangkan jika BBM bersubsidi mulai langka di Pekanbaru. Kelangkaan ini dipicu oleh berkurangnya kuota BBM bersubsidi.
"Kebijakan pengurangan penggunaan subsidi itu sangat tepat untuk kendaraan pribadi. Tapi, mestinya kepada masyarakat kecil seperti nelayan dan di pedesaan janganlah," katanya Rabu (27/08/2014) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Politisi partai Demokrat ini tidak bisa melakukan apa-apa sebagai Kepala Daerah. "Ini bukan kewenangan Kepala Daerah. Saya melihat di Pekanbaru sudah mulai," katanya.
"Mestinya ini bisa dikontrol, oleh pihak-pihak terkait. Apa lagi munculnya spekulan-sepekulan BBM bersudsidi," ungkapnya.
Namun Pemko nantinya akan bekerja sama dengan setiap instansi terkait untuk melakukan pemantauan terhadap praktek penimbunan BBM Subsidi.
Dia berharap kondisi ini cepat terkendalikan. Firdaus tak menginginkan kondisi serupa seperti di daerah Pulau Jawa terjadi di Pekanbaru.
Kondisi yang dimaksudnya adalah, ketika Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) tidak bisa beroperasi karena kelangkaan BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi ini tak cocok dengan lancarnya pasokan BBM jenis solar ke perusahaan.
"Itu yang salah, jangan sampai seperti di Jawa. Angkutan Umum Massal adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Sementara untuk industri lancar. Ini keliru, harusnya lebih cermat," tutupnya. [mar]
"Kebijakan pengurangan penggunaan subsidi itu sangat tepat untuk kendaraan pribadi. Tapi, mestinya kepada masyarakat kecil seperti nelayan dan di pedesaan janganlah," katanya Rabu (27/08/2014) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Politisi partai Demokrat ini tidak bisa melakukan apa-apa sebagai Kepala Daerah. "Ini bukan kewenangan Kepala Daerah. Saya melihat di Pekanbaru sudah mulai," katanya.
"Mestinya ini bisa dikontrol, oleh pihak-pihak terkait. Apa lagi munculnya spekulan-sepekulan BBM bersudsidi," ungkapnya.
Namun Pemko nantinya akan bekerja sama dengan setiap instansi terkait untuk melakukan pemantauan terhadap praktek penimbunan BBM Subsidi.
Dia berharap kondisi ini cepat terkendalikan. Firdaus tak menginginkan kondisi serupa seperti di daerah Pulau Jawa terjadi di Pekanbaru.
Kondisi yang dimaksudnya adalah, ketika Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) tidak bisa beroperasi karena kelangkaan BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi ini tak cocok dengan lancarnya pasokan BBM jenis solar ke perusahaan.
"Itu yang salah, jangan sampai seperti di Jawa. Angkutan Umum Massal adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Sementara untuk industri lancar. Ini keliru, harusnya lebih cermat," tutupnya. [mar]
