Sempena Hari Kemerdekaan RI ke 69
17 Koruptor di Riau Dapat Remisi, 63 Orang Dibebaskan
Ilustrasi Pembebasan Koruptor | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Sebanyak 17 narapidana kasus tindak pidana Korupsi (Tipikor) di Riau mendapat pengurangan masa hukuman (remisi), dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 69, Minggu (17/08/2014), secara keseluruhan remisi diterima oleh 2.164 orang narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah (tahanan) se Riau. 63 orang diantaranya, dibebaskan.
Remisi yang diberikan kepada para Napi tersebut terbagi dua, Remisi Umum (RU) 1, yakni pengurangan sebagian masa hukuman dan Remisi Umum (RU) 2, remisi bebas dengan pemberiannya dihadiri oleh seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Lapas Kelas II A Pekanbaru.
Frans Richard Sugianto di hadapan Forkopimda dalam laporan tertulisnya menjelaskan, total keseluruhan penghuni lapas dan rutan di seluruh Riau mencapai 7.312 orang dengan rincian 4.992 orang adalah narapidana dan 2.390 orang tahanan.
"Dari jumlah tersebut, 2.101 orang napi mendapatkan RU 1 berupa pengurangan masa tahanan dua bulan dan RU 2, ada 63 orang napi yang bebas," ujar Frans.
Frans menambahkan, untuk kasus yang terkait dengan tindak pidana khusus yang mencakup kasus seperti narkotika, korupsi, teroris, illegal logging, trafficking dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2006 Juncto PP 99/2012, ada sekitar 855 orang narapidana turut mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan.
"Ada 322 tahanan narkotika, 17 tahanan korupsi dan 1 tahanan dengan kasus trafficking," kata Frans.
Kepada jajaran Forkopimda, Frans juga mengungkapkan maraknya pemberitaan tentang peredaran narkoba di lapas dan rutan menjadi keprihatinan.
"Ada berbagai kendala kita hadapi, over kapasitas penghuni lapas, jumlah pegawai yang kurang juga mempengaruhi. Penyelesaian ini akan meningkatkan kinerja," keluh Frans.
Untuk pencegahan peredaran narkotika di lapas, Frans mengatakan saat ini sudah dibentuk satgas penanggulangan, selain itu razia rutin ke blok hunian tetap dilakukan dan disepakati kerjasama dengan BNN Provinsi dan Kabupaten terkait penyalahgunaan narkoba.
"Kita juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Riau dan pada Bupati yang ada di Riau yang sudah mau turun membantu lapas dengan menambah blok hunian.
"Untuk penambahan blok hunian, dimohonkan pada Gubernur untuk nanti meresmikan blok hunian baru yang sudah dibantu Pemerintah Provinsi," pungkas Frans.
Dalam pemberian remisi ini, dihadiri oleh Gubernur Riau H Annas Maamun, Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Brigjen Pol Condro Kirono MM MHum, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, Kajati Setya Untung Arimuladi, Kakanwil Kemenkum HAM Frans Richard Sugianto, Danlanud Kol Khairil Lubis, Danlanal Kol Budi Siswanto, Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus dan jajaran Kadis se Riau. [pan]
Remisi yang diberikan kepada para Napi tersebut terbagi dua, Remisi Umum (RU) 1, yakni pengurangan sebagian masa hukuman dan Remisi Umum (RU) 2, remisi bebas dengan pemberiannya dihadiri oleh seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Lapas Kelas II A Pekanbaru.
Frans Richard Sugianto di hadapan Forkopimda dalam laporan tertulisnya menjelaskan, total keseluruhan penghuni lapas dan rutan di seluruh Riau mencapai 7.312 orang dengan rincian 4.992 orang adalah narapidana dan 2.390 orang tahanan.
"Dari jumlah tersebut, 2.101 orang napi mendapatkan RU 1 berupa pengurangan masa tahanan dua bulan dan RU 2, ada 63 orang napi yang bebas," ujar Frans.
Frans menambahkan, untuk kasus yang terkait dengan tindak pidana khusus yang mencakup kasus seperti narkotika, korupsi, teroris, illegal logging, trafficking dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2006 Juncto PP 99/2012, ada sekitar 855 orang narapidana turut mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan.
"Ada 322 tahanan narkotika, 17 tahanan korupsi dan 1 tahanan dengan kasus trafficking," kata Frans.
Kepada jajaran Forkopimda, Frans juga mengungkapkan maraknya pemberitaan tentang peredaran narkoba di lapas dan rutan menjadi keprihatinan.
"Ada berbagai kendala kita hadapi, over kapasitas penghuni lapas, jumlah pegawai yang kurang juga mempengaruhi. Penyelesaian ini akan meningkatkan kinerja," keluh Frans.
Untuk pencegahan peredaran narkotika di lapas, Frans mengatakan saat ini sudah dibentuk satgas penanggulangan, selain itu razia rutin ke blok hunian tetap dilakukan dan disepakati kerjasama dengan BNN Provinsi dan Kabupaten terkait penyalahgunaan narkoba.
"Kita juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Riau dan pada Bupati yang ada di Riau yang sudah mau turun membantu lapas dengan menambah blok hunian.
"Untuk penambahan blok hunian, dimohonkan pada Gubernur untuk nanti meresmikan blok hunian baru yang sudah dibantu Pemerintah Provinsi," pungkas Frans.
Dalam pemberian remisi ini, dihadiri oleh Gubernur Riau H Annas Maamun, Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Brigjen Pol Condro Kirono MM MHum, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, Kajati Setya Untung Arimuladi, Kakanwil Kemenkum HAM Frans Richard Sugianto, Danlanud Kol Khairil Lubis, Danlanal Kol Budi Siswanto, Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus dan jajaran Kadis se Riau. [pan]
