Beritariau.com, Pekanbaru - Masa jabatan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution akan berakhir pada akhir tahun 2023 sehingga berbagai penilaian dari masyarakat terhadap kinerja pasangan ini selama memimpin Riau menjadi topik pembicaraan. Pasalnya tidak sedikit pihak yang kecewa karena tidak ada satupun program kerja hingga pembangunan di Provinsi Riau yang bisa dikenang semasa kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar Nasution.

Terkait hal itu Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Se-Provinsi Riau  (AMPR) Zulkardi menganggap idealnya seorang pemimpin itu seharusnya ada meninggalkan sesuatu program maupun pembangunan yang spektakuler sehingga dikemudian hari bisa diingat oleh banyak orang, selain itu Zulkardi juga berharap di pemilu 2024 kelak masih ada partai politik yang ingin mengusung beliau. 

Dibalik itu, Tokoh Pemuda Riau ini menilai bahwa dibawah kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar masih banyak program kerja serta Visi Misi yang belum terealisasikan. padahal program ini masuk dalam janji Prioritas kampanye Syamsuar - Edy Natar pada saat Pemilu 2019 namun hingga saat ini belum dirasakan oleh Masyarakat Riau, Terutama dalam janji politik  atas Program terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Daerah Provinsi Riau yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

"Belum lagi terkait permasalahan Dana Hibah dan Bansos Siak Tahun 2014 - 2019 yang diduga Syamsuarlah Aktor dibalik Kerugian Negara tersebut, Kami AMPR telah memiliki data tersebut dan Menduga Syamsuarlah yang harus bertanggung jawab penuh karena beliau sebagai Bupati Kabupaten Siak pada saat itu," ujar Zulkardi di Pekanbaru, Senin (17/04/23)

"Berawal dari permasalahan Dana Hibah Dan Bansos Siak Tahun 2014 - 2019 inilah dikemudian hari akan menjadi pertimbangan partai politik dalam menolak Syamsuar untuk memberikan perahu dalam bersaing di pemilu 2024, Kalo teman - teman media tak percaya coba scroll di google pencaharian terkait Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar maka yang akan ditemukan ialah berbagai permasalahan yang melibatkan beliau, belum lagi quote - quote Syamsuar tentang Riau Berdaya Saing dan Riau Sejahtera sering kali dirubah oleh masyarakat menjadi Riau Perkaya Asing dan Riau Sengsara." Imbuhnya

Akhir - akhir ini Kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar Juga Dikabarkan Merenggang akibat adanya pemotongan bantuan hibah untuk Mesjid yang masuk dalam daftar list Safari Ramadhan Syamsuar - Edy Natar, awalnya bantuan mesjid ini berjumlah 50 Juta Rupiah akan tetapi belakangan bantuan hibah ini dipotong sepihak menjadi 25 Juta Rupiah. 

"Kejadian memalukan ini membuat Syamsuar kehilangan Kepercayaan Publik dari kalangan Pengurus Mesjid dan Juga  Pengurus Rumah Ibadah agama lainnya sehingga membuat kesenjangan sosial antar kerukunan beragama, kenapa tidak soalnya kebaikan atas adanya bantuan hibah untuk masjid seharusnya tidak di umbar - umbar oleh Syamsuar - Edy Natar soalnya tidak semua rumah ibadah yang ada di Provinsi Riau masuk dalam penerima bantuan dana CSR ini, coba kita bayangkan Seperti apa perasaan pengurus rumah ibadah lainnya yang mengetahui bahwa rumah ibadah mereka tidak masuk dalam prioritas utama Seorang Pemimpin dalam memberikan bantuan Kemakmuran?", Ungkap Zulkardi

Kembali Dalam Janji Kampanye Syamsuar Pada Pemilu 2019 tentang Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Merata, Hal ini tentu sangat berbanding terbalik atas kinerja Syamsuar - Edy Natar Memimpin Provinsi Riau karena Kementerian PUPR menyatakan bahwa Provinsi Riau menjadi Provinsi dengan status Jalan Rusak Berat Paling Banyak di Pulau Sumatera dengan rincian sebagai berikut : Total panjang jalan nasional di Riau adalah 1.336 KM, Jalan Provinsi 2.799 KM, dan Jalan Kabupaten 17.297 KM.

Jalan Nasional
Rusak Berat : 41 KM (3,11%)
Rusak Ringan : 135 KM (10,14%)

Jalan Provinsi
Rusak Berat : 632 KM (22,6%)
Rusak Ringan : 440 KM (15,74%)

Jalan Kabupaten
Rusak Berat : 4.239 KM (24,51%)
Rusak Ringan : 3.268 KM (18,9%)

Sehingga menjadi pertanyaan publik tentang kegunaan APBD Riau selama kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar dan Apa Urgensinya membeli Kendaraan Dinas Mewah sedangkan Fasilitas Jalan di Provinsi Riau kebanyakan tergolong dalam kategori jalan rusak berat

"Janji politik Syamsuar pada Pemilu 2019 ialah Pembangunan Infrastruktur Daerah secara merata akan tetapi rilis yang dikeluarkan Kementrian PUPR baru baru ini menyatakan bahwa Provinsi Riau adalah Provinsi yang memiliki Jalan berstatus Rusak Berat terbanyak di Pulau Sumatera, Kemana APBD Selama ini? Seharusnya perbaiki Fasilitas Jalannya terlebih dahulu la baru gunakan anggaran untuk membeli Mobil Mewah baru," keluh Zulkardi 

Belum lagi terdapat beberapa pembangunan infrastruktur dimasa kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar yang tidak selesai padahal jika ditotal anggaran yang digunakan mencapai ratusan Miliar Rupiah 

"Setidaknya dimasa kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar terdapat 4 Proyek Pembangunan strategis yang saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat padahal anggaran mencapai ratusan Milyar

1. Pembuatan Payung Elektrik seperti di Kota Madinah yang belum diresmikan sudah Hancur padahal total anggaran mencapai 42 M

2. Pembangunan Gedung Makorem yang sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan padahal total anggaran mencapai Rp 84 miliar.

3. Pembangunan Gedung Qur'an Center yang menggunakan anggaran secara bertahap sejak tahun 2021 akan tetapi hingga saat ini gedung tersebut belum bisa difungsionalkan padahal total anggaran mencapai Rp 36 Miliar 

4. Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau yang terkesan membangun proyek asal asalan padahal total anggaran mencapai Rp 104 Miliar 

Dan terakhir yang membuat Masyarakat semakin hilang simpati kepada kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar ialah Atensi beliau yang terkesan ingin memenjarakan Mahasiswa yang telah mengkritisi kebijakan beliau dalam memimpin Provinsi Riau maupun Kabupaten Siak.

"Yang membuat saya hilang rasa hormat kepada Syamsuar ialah beliau sosok pemimpin yang terkesan sangat anti kritik, ingat pak!!! Jika tak ingin dikritisi jangan pernah menjadi pejabat publik, Sebagai Informasi Saat ini Syamsuar tengah memperkarakan seorang Mahasiswa kepada APH Provinsi Riau karena Mahasiswa ini telah mengkritik beliau, baik itu kritikan dalam memimpin Provinsi Riau Maupun Kabupaten Siak Saat itu. Kalau para pejabat publik apalagi orang nomor 1 di Provinsi Riau ini telah berniat memenjarakan seorang Rakyatnya, maka hanya ada satu kata bagi kita sebagai pemuda dalam menanggapi pemimpin yang seperti ini yaitu "Lawan" Sampai kezaliman seperti ini tidak ada lagi menghinggapi tubuh Pemimpin Riau untuk sekarang hingga masa depan nanti". pungkas Zulkardi. (*)