Menguak Dugaan Penyimpangan DAK Rp149 M di Disdik Riau, Petir Cium Ada Orang Kuat di Belakang Proyek

Kabid SMA Fahmizan salah satu pejabat pemegang anggaran untuk SLB dan Bidang SMA untuk kegiatan DAK Fisik Reguler sebesar Rp 149 Miliar tahun anggaran 2022

Beritariau.com, Pekanbaru - Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR) beberapa hari yang lalu Kembali melaporkan dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau ke Kejaksaan Agung RI. 

Tidak tanggung tanggung, Ormas PETIR yang konsisten dengan pelaporannya selama ini  langsung menyerahkan penyimpangan proyek yang berasal dari Dana APBN itu ke bidang yang Kompeten dan mumpuni dalam memberantas pidana kuhusus di Indonesia yakni korupsi, dan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Kuhusus (Jampidsus) dan diterima oleh bidang penerimaan laporan. 

Perjalanan laporan ini pun baru dimulai, dimana terlapor yaitu oknum PPK yang membidangi Tiga Bidang Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Riau di masing-masing pemegang anggaran di OPD "Basah" tersebut. 

Mengapa Dinas Pendidikan ini disebut Organisasi Perangkat Daerah yang cukup basah, iya, hanya untuk APBN kementerian keuangan saja telah menyalurkan anggarannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau sangat besar, seperti untuk pembangunan Sekolah Kejuruan Menengah, Sekolah Menengah Atas, Pembangunan sekolah luar biasa, dan beberapa bidang lainnya sebesar Rp 149 miliar. Tahun 2023 ini aja APBD Provinsi memberikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau hampir Rp 2,9 Triliun per tahun. 

Jadi wajar apabila potensi campur tangan politik, ataupun oknum oknum untuk turut ikut serta kongkalikong  merebut proyek proyek besar dengan uang yang besar yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini sehingga menjadi polemik dan bisa jadi dapat merugikan Negara yang ujungnya menjadi pidana, akibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. itulah idealnya disebut "Dinas Basah". 

Masih segar di ingatan, pada Tahun 2020 kejaksaan Tinggi Riau pernah menggeledah Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta menetapkan tersangka kepada oknum kepala bidang SMA berinisial HT bersama rekanan berinisial RM.

pada saat itu Kejaksaan Tinggi Riau dipimipin oleh Ibu Mia Amiati atas perkara dugaan terkait dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran berupa perangkat keras berbasis informasi teknologi dan multi media di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, tahun anggaran 2018.

Walaupun di SP3 Bu Mia pada saat itu, dan melepaskan tersangka dengan alasan Pengembalian Uang Negara, maka menjadikan bumi Lancang Kuning yang kita cintai ini heboh sebagai "Permainan Hukum" Pada saat itu. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau sempat tercoreng adanya dugaan permainan akibat dihentikannya skandal korupsi tersebut. 

Kembali Dalam laporan itu, PETIR mencium adanya dugaan  keterlibatan orang kuat  dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Tahun Anggaran (TA) 2022 di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut sebesar Rp 149 miliar tersebut. Pihaknya berharap agar Kejaksaan Agung RI dapat mengungkap dan memeriksa para pejabat terkait untuk diminta pertanggungjawabannya. 

"Kita menduga ada orang kuat dibalik Dana Alokasi Kuhusus sebesar Rp 149 miliar tersebut. Informasi sementara kita duga Oknum aparat, ini yang harus diungkap nantinya. Dan berharap kiranya bapak Jampidsus bekerjasama dengan Pihak BPKP untuk mengungkap kerugian negara dan Perbuatan melawan hukum serta memanggil para pejabat terkait, karena DAK itu keseluruhan harus di Audit" Kata Jackson saat di konfirmasi di kantornya, Kamis (19/01/2023). 

Ketua Umum PETIR, Jackson Sihombing merincikan, laporan DAK tersebut yaitu jenis reguler dengan tiga bidang. Bidang Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan nilai Rp12.643.130.000. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan DAK Fisik Rp83.145.522.000. Dan terakhir DAK Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nilai Rp 53.729.043.000.

DAK tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan penyedia. Bahwa metode swakelola, kata dia, seharusnya melibatkan pihak sekolah dan komite ataupun masyarakat.

Sementara itu Yusri Mantan Plt kepala dinas Pendidikan Provinsi Riau yang juga pengusul DAK Tahun 2022 ke Kementerian Keuangan sempat menjabat Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau. saat di konfirmasi BeritaRiau.com minta pendapat tentang laporan masyarakat  tersebut melalui aplikasi Whatsapp tidak memberikan balasan. 

Kemudian BeritaRiau.com mengkonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum ( Kapuspenkum ) Kejaksaan Agung ( Kejagung ) yaitu DR,Ketut Sumedana, SH, MH saat ditanya seputar laporan tersebut mengatakan belum tau tentang laporan tersebut. 

"Belum dapat info mas", ujar Ketut. Kamis (19/01/2023). (*)