Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan Forum Guru Honorer untuk mendengar aspirasi para guru terkait kurangnya formasi PPPK Guru, Kamis (30/6/2022). 

Pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V  Robinson P Hutagalung, Ade Haratati, Sugianto, Arnita Sari, Samsul Rizal, Marwan Yohanis, dan Muhammad Arpah serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Badan Kepegawaian Provinsi (BKD) Riau. 

Rapat tersebut, sempat memanas  lantaran adanya alasan dari Dinas Pendidikan terkait kurangnya anggaran untuk mengangkat 1335 formasi guru Honorer se-Provinsi Riau yang sudah lulus passing grade, mengabdi selama puluhan tahun, dan sudah berusia 35 tahun. 

Selain itu, BKD Provinsi Riau dan Disidik Riau juga mengaku untuk melakukan pendataan dan pemetaan terlebih dahulu padahal waktu yang tersisa hanya tiga hari. 

"Ini persoalan hati, jadi Disdik dan BKD tolong lah bantu Ibu bapak kita ini. Belum lagi dalam soal formasi penerimaan dinas juga masih kurang transparan," Kata anggota Komisi V M.Arpah. 

Mengenai kurangnya anggaran, Arpah menyinggung Pemprov Riau pernah menganggarkan Payung Elektrik Masjid yang kemudian mendapat penolakan dari anggota dewan karena dinilai kurang tepatnya alokasi anggaran. 

"Kenapa ditolak? karena anggaran ada lebih yang penting untuk dialokasikan termasuk untuk para Guru yang mengajar anak-anak kita," ucapnya. 

Selain itu legislator dari Sugianto dari fraksi PKB juga mendesak Pemprov Riau untuk lebih memperhatikan nasib para tenaga pengajar honorer dibandingkan membangun fasilitas sekolah. 

"Buat apa kita bangun Gedung dan sebagainya Kalau tidak ada guru yang ngajar," ucapnya. (*)