Beritariau.com, Pekanbaru - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan Riau Kamis (27/11/14), tak ada wasiat yang ditinggalkan orang nomor satu di Indonesia itu. Jokowi hanya mengunjungi warga pedalaman di Kampung Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berpesan agar izin perusahaan yang merugikan masyarakat untuk dicabut.

Namun, menurut Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi (Andi) Rahman, Presiden Jokowi tak akan mencabut izin perusahaan sebagai solusi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan saat melakukan blusukan di kampung Sagu yang merupakan kawasan terparah terjadinya kebakaran Hutan dan lahan di Riau.

"Tidak ada izin yang dicabut, Nanti setelah kunjungan ini akan ada pertemuan-pertemuan, beliau tadi melihat tanaman sagu masyarakat, itu jadi perhatian beliau," ujar Andi.

Mantan anggota DPR RI dari partai Golkar ini juga mengatakan, Presiden Jokowi melakukan blusukan karena ingin mengetahui masalah kebakaran dan ingin bertemu masyarakat di lokasi bekas kebakaran lahan di Kepulauan Meranti.

Andi Rahman yang juga memiliki 2 SPBU di Pekanbaru ini mengatakan selama menemani peninjauan, Presiden Jokowi justru memberi perhatian pada tanaman sagu yang sudah turun temurun ditanam masyarakat Meranti.

"Sagu seperti pangan bagi mereka. Supaya tanaman yang turun-temurun ini dipertahankan serta dilestarikan," terangnya.

Andi Rachman menyatakan bantahan itu untuk mengkonfrontir rilis pers berjudul "Tahun Depan Indonesia Harus Tanpa Asap" yang dikirim kepada media melalui akun email "Koalisi Blusukan Asap" setelah kunjungan Presiden ke Riau.

Dalam rilis tersebut dituliskan bahwa organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yayasan Perspektif Baru dan Greenpeace Indonesia menilai, blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut seperti keingan publik yang disuarakan melalui sebuah petisi.

Pada paragraf keempat rilis itu ditulis bahwa, saat kunjungan ke Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan melakukan pencabutan izin perusahaan.

"Mengenai pencabutan izin perusahaan, presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus," demikian bunyi rilis tersebut.

Kalimat itu pun diikuti dengan kutipan langsung Presiden:  "Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokultur," kata Jokowi dalam rilis itu.

Namun, keterangan Andi Rahman berbeda. Ia mengatakan bahwa, Presiden Jokowi tak pernah memerintahkan pencabutan izin perusahaan juga diperkuat dengan pemberitaan beberapa media sebelumnya.

Bahwa Presiden Jokowi menegaskan pemerintahannya akan meninjau ulang perizinan perusahaan yang mengonversi lahan gambut menjadi pola monokultur yang berpotensi merusak ekosistem.

"Saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan-perusahaan yang mengonversi gambut menjadi tanaman monokultur agar ditinjau kembali kalau mengganggu ekosistem," kata Presiden Jokowi di Pekanbaru.

Menurut Jokowi, saat memantau langsung ke lapangan di Riau, ia telah menemukan adanya lahan sagu yang rusak karena terdampak pola penanaman monokultur.

Ia juga menyatakan bahwa hijaunya hutan yang dilihat dari udara, mesti dilihat apakah karena hutan hujan tropis yang beragam atau karena hutan akibat pola monokultur atau satu jenis tanaman saja.

Jokowi juga menegaskan akan berupaya menghentikan kerusakan lahan dan hutan yang terjadi di berbagai tempat seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, Ia juga menginginkan agar hutan hujan tropis yang dimiliki Republik Indonesia tidak habis dengan tanaman konsesi seperti kelapa sawit, maka moratorium akan dilanjutkan.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari koalisi LSM lingkungan yang mengirimkan rilis pers tersebut terkait perbedaan pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu dengan Plt Gubernur Riau, Andi Rahman yang merupakan politisi partai Golkar itu. [Pan]