Terkait Laporan Dugaan Korupsi Izin PT Agro Abadi

Ormas Petir sebut Pemprov Riau Berkilah dan Tidak Jujur Soal Kebun PT Agro Abadi, Ini Katanya..

Ketua Umum Ormas Pemuda Tri Karya Jackson Sihombing Saat Melapor ke Kejaksaan Tinggi Riau | Beritariau.com 2021

Beritariau.com, Pekanbaru - Ormas Pemuda Tri Karya (Petir) menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas laporan dugaan korupsi yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait Izin Kebun Kelapa Sawit PT Agro Abadi seluas sekitar 4.265 Hektar di Kabupaten Kampar.

"Kami berterima kasih atas penjelasan Pemprov Riau. Tapi sebaiknya, narasi pernyataannya jangan seperti pernyataan Humas Perusahaan lah. Ngawur. Berdalih atas masyarakat. Kalau sejarah sawit itu berdiri di kawasan itu, kita tahu itu kerja Pak Jefry Noer yang nekat meneken IUP PT Agro Abadi di konsesi Hutan pada tahun 2006. Dan itu pun sudah dilaporkan rekan-rekan aktivis ke Kejati Riau. Walaupun laporan itu juga kita tak tahu nasibnya," ucap Ketua Umum Ormas Petir, Jackson, Jumat (08/10/21).

Diungkapkan Jackson, sepertinya Kadis LHK Ma'mun Murod terkesan membela perusahaan sawit PT Agro Abadi yang justru membangun kebun selama masih dalam areal Konsesi.

"Pernyataannya (Murod, red) kemarin saya baca di salah satu media, sebagai berikut; 'Terjadinya pembangunan kebun PT Agro Abadi dan kebun masyarakat kemitraannya di areal HT PT Rimba Seraya Utama adalah berasal dari keinginan masyarakat setempat, diakomodir oleh Pemda setempat dan dukungan instansi terkait Provinsi Riau pada masa itu, dan telah dirubah sesuai Keputusan Menteri LHK dalam perubahan fungsi Kawasan hutan, namun proses tersebut pada sat ini dipersalahkan lagi oleh pihak-pihak komponen masyarakat juga' . Miris sekali membaca pernyataan ini. Luar biasa Pemprov Riau, mendukung masyarakat merambah kawasan hutan. Kok tidak semua masyarakat yang didukung?," kata Jackson.

Artinya, kata Jackson, secara sadar dan langsung, Pemprov Riau telah mengakui keterlibatan mereka merambah kawasan hutan itu sejak dahulu.

"Kebetulan ada Kadisbun saat jumpa pers itu, ayo sama-sama kita turun ke lokasi kebun itu pak Zul. Kita cek berapa umur tanaman sawit Kebun PT Agro Abadi di areal itu. Berarti sejak PT Agro Abadi merambah kawasan hutan Pemprov sudah terlibat, bukan membiarkan, tapi menyetujui perambahan. Cuma pernyataannya, dibuat dalih atas nama masyarakat. Ada ribuan petani dan masyarakat di Riau ini menanam di konsesi, kok tak di fasilitasi Pemprov dan Disbun?," paparnya.

Jackson meminta Pemprov jangan membuat pernyataan memutar-mutar yang membingungkan publik atas dasar masyarakat. "Konteks kita bicara adalah perusahaan. Kalo bicara masyarakat, bantu lah tanaman sawit masyarakat di konsesi kooporasi lainnya itu kalau berani," katanya.

Dipaparkan Jackson secara lengkap, fokus pelaporannya ada proses penerbitan izin PT Agro Abadi. Ia meminta Pemprov menjawab secara jujur.

"Pertama, tolong pak Murod jawab dengan jujur ke Publik dan ke Jaksa, apa sudah ada SK Pelepasan terhadap PT Agro Abadi, bukan SK perubahan Fungsi Kawasan Nomor 903 tahun 2016 itu ya!. Tapi SK Pelepasan dari Menteri yang melepaskan kawasan Hutan itu jadi perkebunan PT Agro. Nah, ada tidak SK Pelepasan itu? Jangan kelabuhi publik!," katanya.

Kedua, Jackson meminta Murod juga menjawab ketika areal konsesi PT Rimba Seraya Utama (RSU) dicabut oleh Menteri pada Oktober 2018, Menteri juga mengeluarkan Permen Nomor P.97/MenLHK/Setjen//Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

"Pertanyaannya, jika areal 4 ribuan eks HTI PT RSU itu, yang merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di jadikan APL, maka sesuai Permen, lahan APL mana seluas 4 ribuan Hektar yang diganti menjadi HPT. Ayo buka ke Publik dan ke Jaksa. Lahan mana yang dikorbankan jadi HPT demi perusahaan itu. Pak Murod kan pasti tahu," tegasnya.

Ketiga, kata Jackson, 2 bulan setelah Gubernur Riau Syamsuar dilantik, Menteri LHK mengirimkan surat bernomor 5.136/PHPL/UHP/HPL.1/4/2019 tanggal 16 April 2019, kepada Gubernur, yang isinya memberitahukan dan mengingatkan kembali perihal Pencabutan Izin IUPHHK-HTI PT RSU.

Dimana, pada amar keempat SK itu, Menteri memerintahkan Gubernur Riau, antara lain sebagai berikut:

Poin pertama, Gubernur diperintahkan melakukan perlindungan Hutan eks IUPHHK-HTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada areal eks IUPHHK-HTI PT RSU yang telah dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sampai ada penetapan lebih lanjut.

Poin kedua, Gubernur diperintahkan mengurus serta mengawasi barang tidak bergerak di dalam areal eks IUPHHK-HTI PT RSU, yang berdasarkan ketentuan menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan barang bergerak digunakan sebagai jaminan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Pemerintah.

Poin ketiga, Gubernur diperintahkan melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan melakukan pengurusan serta pengawasan.

"Nah, tiga poin perintah Menteri kepada Gubernur Riau yang dikirimkan 2 bulan setelah dilantik itu, kenapa tak dijawab Pemprov kemarin saat Jumpa Pers?," tanya Jackson.

Diurai Jackson, dari 4 ribuan Hektar kebun yang berada di kawasan HPT itu, sekitar 2.800an Hektar masih berada di eks areal Konsesi PT RSU.

Oleh sebab itu, kata Jackson, Pemprov Riau sebaiknya melakukan langkah sesuai ketentuan tidak melakukan manuver distorsi informasi ke publik.

"Jadi sekali lagi, jangan pernyataannya pak Murod ini seperti pernyataan Humas lah. Seorang Rimbawan itu bicaranya tentang Kelestarian Hutan. Kalau Rimbawan mau bicara kesejahteraan masyarakat di kawasan Hutan, tegak lurus lah sesuai aturan. Misalnya, menggalakkan tanaman hutan yang memiliki komoditas ekonomi, durian atau lainnya. Jangan bicara sawit. Mungkin beliau lah orang Rimbawan yang bikin pernyataan membela tanaman sawit. Menteri LHK aja gak berani. Kalau Kadis saja sudah begitu, atasannya bagaimana? Padahal slogannya, 'Riau Hijau'. Publik jangan dikelabuhi lah dengan distorsi informasi," sindir Jackson.

Lebih lanjut, soal Izin Lokasi PT Agro Abadi pada tahun 2019 yang diduga diterbitkan oleh BPN Kampar, yang mana Izin Lokasi merupakan salah satu langkah korporasi untuk mendapatkan HGU, menurut Jackson, biar dijawab ke Jaksa saja jika sungkan mau dibuka ke publik.

"Soal izin lokasi itu biar lah dijawab ke Jaksa, meskipun masyarakat Riau sebenarnya berhak mengetahui. Izin kebun diatas 4000 itu di Kementerian BPN pusat. Apa mungkin tak dilibatkan Gubernur? Kok kami dibilang 'Salah Alamat'?," katanya.

Gubernur Riau Melakukan Pembiaran

Jackson mengatakan bahwa Gubernur Riau diduga telah melakukan pembiaran atas areal eks PT RSU yang dikuasai oknum dan termasuk PT Agro abadi.

"Gubernur Riau pada Tahun 2019 membentuk Tim Satgas Perkebunan sawit ilegal. pak syamsuar sebagai penanggung jawab, dan dibentuk tiga Tim yaitu Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim yustisi. Tim Pengendali terdiri atas Wakil Gubernur Riau sebagai ketua, lalu Wakapolda Riau, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis TPH Bun, Asisten Pemerintahan dan Kesra DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda. Lalu Tim Operasi diketuai oleh Direskrimum Polda Riau, Kalog Korem 031 WB, Kasubdit I Ditreskrimum, Komandan Detasemen ZB 6/1 Korem 031 WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum, lalu Kabid Infrastruktur Pertanahan BPN, Kabid Penataan LHK. Kabid Perkebunan, Pol PP, Polhut. Terakhir Tim Yustisi dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda, dan Asisten Datun Kejati, Kabiro Hukum Setdaprov, Kabid Pajak Daerah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak", ujarnya

Kemudian, katanya, syarat pengurusan Izin HGU walaupun Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, tetap melalui mekanisme sesuai peraturan perundang undangan, Izin Lokasi terbit sebelum Undang undang Cipta Kerja.

Sehingga, pihaknya menyalahkan Gubernur Riau selaku penerima mandat untuk mengambil alih lahan seluas 12.600 hektar tersebut.

"Izin Lokasi adalah Dasar tahap awal menuju Izin Hak Guna Usaha (HGU), sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Pada tahun 2019, Izin Lokasi kok bisa diterbitkan oleh pihak BPN? Ini sungguh aneh. Padahal, disaat tahun bersamaan itu pula, Satgas Perkebunan Ilegal dibentuk oleh Gubernur Riau. Ini Pak Gubernur sengaja atau beliau tidak tahu bahwa lahan Eks PT RSU itu telah dikembalikan ke negara? Kenapa bisa terbit Izin Lokasi di areal itu, kemana pengawasannya," ujar Jackson.

Aneh! Pemprov Serahkan Polemik Perusahaan Sawit di Kawasan Hutan ke LSM

Sebelumnya, Kadis LHK Provinsi Riau Mamun Murod menolak saat ditanya terkait dugaan pembiaran pihaknya atas izin lokasi PT Agro Abadi yang berstatus kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Meski sudah dijelaskan bahwa dirinya menerima surat tembusan Kementerian LHK. Namun, Kadis DLHK terkesan menghindar dengan alasan yang tidak masuk akal. Anehnya, Ia menyuruh awak media mengkonfirmasi ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) urusan Perusahaan Sawit di Kawasan Hutan ini.

"Oh itu, silahkan tanya Yayasan Riau Watch Pak," kata Mamun Murod pada hari Selasa (05/10/21) lalu, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Murod mengotot untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan menyuruh untuk menanyakannya ke oknum Yayasan.

"Saya tak bermaksud apa-apa Pak, kami sudah klarifikasi kepada Yayasan Riau Watch dan mereka yang publikasikan," ucap Mamun sambil menutup teleponnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Organisasi Kepemudaan Pemuda Tri Karya (Petir) melaporkan dugaan Korupsi dan Gratifikasi atas proses perizinan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Perkebunan Sawit, yang kini dikuasai PT Agro Abadi seluas 4.265,29 Hektar.

"Ada banyak kejanggalan proses perizinan yang akan ditimbulkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ormas Petir, Jackson Sihombing, Rabu (29/09/21) usai menyerahkan laporan di Kejati Riau.

Dalam laporannya, Gubernur Riau dan Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar diduga kompak memuluskan langkah pengurusan izin HGU PT Agro Abadi yang seharusnya ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo. (*)