Ahli : Sejak Awal Pengerjaan Hotel Kuansing Bermasalah

Sidang dugaan korupsi pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing di Pengadilan Tipikor Pekanbaru

Beritariau.com, Pekanbaru - Sidang dugaan korupsi pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, yang digelar Jumat (9/7/2021). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) mendatangkan dua ahli.

Dua ahli tersebut masing-masing adalah Muhammad Ansar, sebagai ahli Penghitungan Kerugian Negara (PKN). Lalu, ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr Ahmad Feri Tanjung, 

Persidangan ini dilakukan secara virtual, dipimpin majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Iwan Irawan SH MH. Diikuti ahli Ahmad Feri Tanjung, Muhammad Ansar dan JPU yang dipimpin Kepala Kejari Kuansing, Hadiman SH MH serta penasehat hukum terdakwa berada di pengadilan.

Dalam keterangannya, Ansar mengatakan, ia melakukan PKN atas proyek pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing karena adanya permintaan dari Kepala Kejari Kuansing. Dengan bukti surat dari Kajari Kuansing. Dimana isi surat itu meminta untuk melakukan PKN. 

''Kemudian rektor juga menyampaikan kepada saya untuk melakukan PKN,'' ungkap Ansar.

Ansar menerangkan, setelah ditunjuk, ia langsung melakukan review dokumen-dokumen atau bukti dari jaksa penyidik. Kemudian melakukan pengamatan objek fisik dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

Dari review yang dilakukan, ditemukan sejumlah permasalah dalam proyek pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing. Mulai dari perencanaan hingga realisasi pengerjaan proyek. 

''Hasilnya ditemukan dokumen perencanaan tidak lengkap. Dimana sebenarnya belum bisa dikerjakan, tetapi tetap dilaksanakan,'' jelas Ansar.

Permasalahan lainnya, Ansar juga mengaku menemukan kejanggalan dalam penganggaran proyek yang harusnya dipisah. Dimana, tidak ada dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).  

''Pencairan juga tanpa melalui PPHP,'' terang Ansar.

Selain itu, permasalahan lainnya, juga ditemukan permasalahan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE), yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan fakta, pelaksana kegiatan tidak bisa menunjukkan surat tugas.

''Artinya sejak perencanaan sampai realiasi pekerjaan terdapat perbuatan melawan hukum,'' sebut Ansar.

Dari pengamatannya, setelah mulai dikerjakan ruang itu baru selesai 43 persen, yang juga telah dibayar Rp5 miliar lebih. Akan tetapi hasil dari audit menemukan kerugian negara Rp5.050.257.406,21. 

Ansar menjelaskan, jumlah itu merupakan total lost yaitu biaya yang dikeluarkan negara, dihitung sebagai kerugian.

''Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan itu bermasalah. Apalagi pembangunan itu tidak dapat dimanfaatkan,'' terang Ansar.

Artinya kata Ansar, dari tujuan pembangunan hotel untuk meningkatkan PAD. Namun, nyatanya sampai sekarang tidak ada. 

''Jadi disini ada perbuatan melawan hukum,'' kata Ansar menyimpulkan.

Sedangkan keterangan ahli lainnya, dalam hal ini Ahmad Arif Tanjung mengatakan, mekanisme terkait pelaksanaan proyek dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Mulai dari wewenang Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan lainnya.

Dalam dakwaan JPU, pada perkara yang terjadi tahun 2015 ini menjerat Fahruddin merupakan eks Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing dan Alfion Hendra selaku Kepala Bidang  (Kabid) Tata Bangunan dan Perumahan di Dinas CKTR  2015 selaku PPTK.

Pembangunan Hotel Kuansing dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemkab Kuansing di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.03.1.03.07.29.02.5.2. Pada pos mata belanja diketahui terdapat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing.

Dalam dugaan korupsi ini yang bersangkutan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA), pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuansing dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing.

Pembangunan fisik Hotel Kuansing dimulai tahun 2014 lalu oleh Dinas CKTR kabupaten setempat. Tahun berikutnya dilakukan pembangunan ruang pertemuan hotel dengan pengerjaan dilakukan PT Betania Prima, dengan pagu anggaran sebesar Rp13,1 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Kuansing.

Untuk jaminan pelaksanaan yang diserahkan rekanan senilai Rp629 juta lebih. Saat proyek berjalalan pelaksanaan pengerjaan menjadi sempat terlambat karena adanya keterlambatan pembayaran uang muka oleh PPTK.

Fakta lainnya, selama pengerjaan proyek tersebut PT Betania Prima selaku rekanan juga tidak pernah berada di lokasi. Munculnya hanya saat pencairan pembayaran pekerjaan setiap terminnya, Direktur PT Betania Prima yang langsung hadir. 

Sedangkan rekanan juga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga masa kontrak berakhir. Dengan bobot pekerjaaan hanya sebesar 44,5 persen, dan total yang telah dibayarkan Rp5,263 miliar.

PPTK pun mengenakan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp352 juta kepada PT Betania Prima. Namun, tidak pernah menagih denda tersebut. 

Hal lainnya PPTK juga tidak melakukan klaim terhadap uang jaminan pelaksanaan kegiatan yang dititipkan PT Betania Prima di Bank Riau Kepri sebesar Rp629 juta. Semestinya, uang tersebut disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing. 

Dari awal kegiatan, Kepala Dinas CKTR Kuansing selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah membentuk tim Penilai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga, tidak pernah melakukan serah terima terhadap hasil pekerjaan, dan saat ini hasil pekerjaan tersebut tidak jelas keberadaannya. Dengan demikian, Hotel Kuansing itu belum bisa dimanfaatkan.

Terdakwa ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo  Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Terkait