Ormas Kristen Jelaskan Kronologi Rekomendasi

Ormas Kristen: PWKI tak ikut Tolak Perwakilan Kristen di FKUB Riau

Ormas-Ormas Kristen yang Menolak Perwakilan Kristen di FKUB Riau

Beritariau.com, Pekanbaru - Terkait penolakan Ormas-Ormas Kristen se Riau yang secara ramai-ramai menolak perwakilan umat kristen yang namanya beredar di publik sebagai hasil rapat Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau kemarin, yang memuat logo Ormas Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Riau, diklarifikasi sebagai kesalahan teknis.

"Kami ingin klarifikasi. Pertama, PWKI memang benar ikut bersama 4 Ormas Kristen lainnya dalam mengusung rekomendasi Ormas Kristen untuk duduk di FKUB. Kedua, dalam hal penolakan terhadap usulan PGI, memang PWKI tidak terlibat," kata Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Riau, Raya Desmawanto, saat Coffee Morning Forum Ormas Kristen, Kamis (10/06/21) pagi.

Diceritakan Raya, pada Rabu kemarin, menyikapi proses pembentukan FKUB yang tidak melibatkan Ormas Kristen sama sekali dalam penyusunan perwakilan Kristen di FKUB, para Pimpinan Ormas berkomunikasi untuk mengadakan pertemuan.

"Semua setuju, namun Ketua PWKI Ibu Anita Girsang menyatakan berhalangan hadir karena ada keluarganya kemalangan. Kemudian, rapat dilanjutkan untuk menyikapi dengan mengirim surat ke dua ke Gubernur perihal usulan Ormas," ucap Raya.

Saat rapat, tiba-tiba beredar kabar bahwa besok (hari ini) Pengurus FKUB Riau yang seharusnya yang dibentuk melibatkan Ormas Kristen itu sesuai perintah Undang-Undang, akan dilantik. Artinya, Gubernur tak membuka peluang dialog bahkan penjelasan.

"Akhirnya kita sepakat menolak. Nah, karena Ketua PWKI tidak hadir, lalu kita coba hubungi namun tak diangkat. Jadi kami anggap ya tidak ikut berstatement. Kemudian kita merilis pernyataan, yang sama sekali dalam naskah berita itu, kami tidak sebutkan PWKI ikut menolak usulan PGI kok," cerita Raya.

Namun, dalam flyer pernyataan sikap ada kesalahan teknis dimana logo PWKI termuat akibat tim teknis menginput seluruhnya Kop Surat Rekomendasi Ormas Kristen sebelumnya.

"Namun, setelah berita terbit Ibu Ketua PWKI protes dan pagi ini membuat rilis di media membantah ikut menolak. Jadi, melalui berita ini kami sampaikan, PWKI sama sekali tidak ikut menolak. Dan, memang kami tak ada pun memuat statement Ketua PWKI menolak. Ya, kami positif thingking aja lah, mungkin sudah masuk telpon sana sini. Pahamnya kita itu. Jadi jangan diframing kami seolah-olah mencatut komentar PWKI. Tak ada itu. Kita tak halalkan cara-cara menipu publik," ungkap Raya.

Ditempat yang sama Wakil Sekretaris GAMKI, Manuhar Silaen, mengatakan, sebenarnya seluruh tahapan usulan sudah dilakukan oleh Ormas Kristen.

"Ini berawal pada September 2020 terkait adanya info berakhirnya masa kepengurusan FKUB Riau pada Desember 2020 kemarin. Melihat bahwa sebelumnya 2 Kader Terbaik Kristen yang duduk di FKUB telah dipanggil Tuhan, Ormas-Ormas berkumpul dan mempelajari Peraturan. Disitu, dicarilah figur-figur yang selama ini konsisten dalam perjuangan kerukunan umat beragama. Namun, figur tersebut tak bersedia dan setelah berbulan-bulan akhirnya memberi kesedian," ungkap Manuhar.

Akhirnya, lanjut Manuhar, pada Desember 2020, Ormas-Ormas sepakat membuat rekomendasi yang sesuai UU ditujukan kepada Gubernur. Karena, sesuai Perber Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8/9/2006, Gubernur lah yang bertanggungjawab secara keseluruhan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

"Sedangkan Wakil Gubernur, sesuai pasal 11 bertugas sebagai Dewan Penasehat FKUB setelah pengurus FKUB dilantik oleh Gubernur Tentu kita usul ke Gubernur dulu kan bukan ke Wakil Gubernur. Menurut hemat kami, Wagub bertugas setelah dilantik," sambung Manuhar.

Selain itu, pihak Ormas juga membuat tembusan kepada Pembimas Kristen dan Ketua PGI W Riau Pdt Mangantar Tambunan yang juga selaku Praeses HKBP agar diketahui PGI sebagi lembaga Gereja.

"Kita ke PGI, karena sepanjang sejarah PGI di Riau, setahu saya dan pendahulu-pendahulu saya, Ormas-Ormas Kristen hampir tak pernah absen jika dimintai PGI kontribusi tenaga bahkan pikiran. Ke Ketua PGI kita sampaikan bahwa ada 2 kursi di FKUB Riau. Kita usulkan, biar lah 1 orang dari Rohaniawan Gereja dan 1 orang dari rekomendasi. Jadi masing-masing mengusulkan 1 orang," cerita Manuhar.

Dasarnya, selama 3 periode, wakil Ormas tak pernah masuk. Ketua PGIW Riau pun memahami usul tersebut. "Kalau begitu, untuk Ormas, kalian sendiri lah yang usulkan ya," kata Pdt Mangantar saat itu ditirukan Manuhar.

"Jadi surat tembusan kami ke PGI ini apakah perlu kami antar ke Kantor PGI," kata perwakilan Ormas saat itu. "Kantor PGI tak ada, biar titip sama saya. Nanti saya kabari ke Sekretaris PGI bahwa Ormas buat usulan sendiri," kata Mangantar.

Pimpinan Ormas kemudian menemui Pembimas Kristen Sihombing untuk menyampaikan tembusan itu dan Pembimas menyambut baik.

Meskipun belakangan diketahui bahwa Pdt Mangantar pindah tugas, pihak Ormas tetap meyakini sinergitas PGI dan Ormas-Ormas itu pasti akan berjalan.

"Pada Januari, Surat Rekomendasi disampaikan langsung ke Gubernur. Jadi seluruh proses kita lalui, pihak-pihak terkait kita temui dengan baik-baik. Tapi kecurigaan muncul saat Bulan Mei lalu, ada info pihak pemerintah menyatakan bahwa yang direkomendasi Ormas-Ormas itu, harus mengalah ke Senior. Info itu didapat dari bisik-bisik. Kita awalnya tak curiga. Ternyata..ooo..iya iya," kata Manuhar.

"Tapi kita akhirnya mengerti dan kecewa dengan cara pak Gubernur ini. Kita paling awal usulkan, ntah bagaimana seperti dilaga-laga ini," ucap Pengurus Pusat GMKI (Koordinator  Wilayah XIII  GMKI Riau, Sumbar,Kepri), Hermanto Sinaga, kesal.

"Ya, tentu kita takkan diam. Kami memegang teguh kepada Undang-Undang, dan kami akan bersikap menegakkan Undang-Undang. Pola-pola memakai kekuasaan dalam pemeliharaan kerukunan itu justru melawan Undang-Undang," ucap Wakil Ketua DPD GAMKI Riau, Dedi Lubis menimpali.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kristen se Riau ramai-ramai menolak perwakilan umat kristen yang namanya beredar di publik sebagai hasil rapat Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau kemarin.

Penolakan tersebut didasari karena tidak mencerminkan keterwakilan umat Kristen di Riau khususnya keterwakilan Ormas Kristen.

Padahal dalam Peraturan Bersama (Perber) 2 Menteri Nomor 8/9/2006, pengurus FKUB merupakan representasi Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan

"Nama yang beredar hanya berasal dari satu organisasi Kristen yaitu PGI. Padahal, ada 5 ormas lain yang eksis dan sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Sebelumnya, 5 Ormas Kristen sejak Januari 2021 sudah mengirimkan secara tertulis Rekomendasi utusan Ormas 1 (satu) orang kepada Gubernur Riau untuk duduk di FKUB Riau. Rekomendasi sudah dipikirkan matang-matang sebelum diserahkan langsung kepada Gubernur," kata Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Riau, Raya Desmawanto, dalam siaran pers usai Konsolidasi Ormas Kristen se Riau, yang diterima wartawan, Rabu (09/06/21).

Rekomendasi itu, diusulkan oleh GMKI Wilayah Riau, DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Riau, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Riau, Perkumpulan Senior (PS) GMKI Riau dan DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Riau.

Atas kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak menggubris usulan tersebut, Ormas Kristen menyatakan bahwa sikap tersebut tidak menghargai keberadaan Ormas dan justru berpotensi memecah soliditas umat Kristen.

"Gubernur dan Wakil Gubernur tak mencerminkan Kepemimpinan yang aspiratif demi Persatuan dan Kesatuan. Buktinya, 6 bulan usulan tersebut tidak digubris. Ini catatan Ormas-Ormas Kristen secara Nasional. Dan kita harapkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama menyikapi pola kepemimpinan ini," tegas Pengurus Pusat GMKI (Koordinator  Wilayah XIII  GMKI Riau, Sumbar,Kepri), Hermanto Sinaga.

Pasalnya, kata Hermanto, Ormas-Ormas Kristen ini, sudah teruji berjuang dan berkolaborasi secara internal dan eksternal dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Republik Indonesia selama berpuluh tahun, khususnya Provinsi Riau.

"Keputusan ini, sangat menyakiti Ormas-Ormas Kristen juga jauh dari harapan umat Kristen yang ingin hidup rukun. Gubernur jangan memilih orang yang dikenal suka menebar narasi kebencian yang tidak menularkan nilai-nilai Kerukunan. Sejak awal, kami menolak wakil umat Kristen yang suka menebar kebencian, permusuhan apalagi terhadap agama lain," ungkap Wakil Sekretaris DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Riau, Manuhar Silaen.

Mantan Ketua Pemuda HKBP se Riau ini menyatakan, sikap Gubernur dan Wakil Gubernur ini, sebagai contoh tidak baik.

"Pola Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membuat kebijakan ini contoh tak baik. Tanpa dialog, tanpa diskusi, aspirasi tidak digubris. Seluruh Ormas-Ormas Kristen akan melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput dampak sikap Gubernur ini. Ratusan Gereja di Riau tak berizin, apakah PGI yang berperan menggalang dialog-dialog lintas agama?," kata Manuhar.

Pada dasarnya, menurut DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Riau, semangat FKUB ini adalah untuk mencegah perpecahan antar umat beragama termasuk internal komunitas agama itu sendiri. Namun, akibat cara pengelolaan yang tidak aspiratif dan sistematis, justru membuat ketidakrukunan umat terjadi.

Sebaiknya, menurut Wakil Ketua OKK DPD PIKI Riau, Winton Parapat SP, Gubernur bijaksana menyikapi kondisi ini dan membatalkan perwakilan PGI ini.

"Spirit FKUB ini untuk menguatkan Kerukunan bukan membuat Konflik baru. Kami berharap Gubernur bijaksana, meninjau ulang dan menampung kembali usulan-usulan Ormas Kristen. Bukan hanya PGI aja," ucap Winton.

Lebih tegas, DPD GAMKI Riau meminta Gubernur Riau segera membatalkan keputusan terkait perwakilan Ormas Kristen tersebut.

"Kami dari GAMKI jelas. Rekomendasi ini sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPP GAMKI. Segera batalkam Wakil Kristen tersebut dan jangan membuat kegaduhan baru. Riau ini sudah gaduh. Demo korupsi tiap hari, urusan Penanganan Covid-19 amburadul, jangan ditambah lagi umat Kristen di pecah belah. Kami akan bersikap untik menentukan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak ditampung. 6 bulan usulan Ormas tak digubris sungguh keterlaluan," ungkap Wakil Ketua DPD GAMKI Riau, Dedi Lubis. (Bam)

Tags :# #FKUB

Terkait