Legitimasi Rapat Pembentukan FKUB di Rumah Wagub Riau Dipertanyakan

DAFTAR HADIR - selembar surat daftar hadir dalam acara rapat penyusunan pengurus FKUB Provinsi Riau Periode 2021-2024 beredar di media sosial. Rapat tersebut tanpa rekomendasi dari MUI Riau | Ist

Beritariau.com, Pekanbaru - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, membeberkan jika rapat pembentukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau periode 2021-2024 yang diadakan di rumah dinas Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, tanpa rekomendasi dari MUI.

"Semua perwakilan dari Agama Islam yang ada di rapat tersebut bukan rekomendasi dari MUI. Dan kami dari MUI Riau tidak tahu telah diselenggarakannya rapat pemilihan ketua FKUB itu," kata Ketua MUI Riau, Prof Ilyas Husti, Rabu (09/06/2021).

Bahkan kata dia, sebelum rapat diam-diam ini digelar, pihaknya telah melayangkan surat rekomendasi kepada Pemprov Riau melalui Kesbangpol.

Dalam surat itu, MUI Riau mengirimkan sebanyak 15 nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus FKUB Riau periode 2021-2024. Namun, sejak surat diterbitkan dan dilayangkan, rekomendasi MUI Riau ditolak dan pihaknya baru mendapatkan kabar jika terjadi rapat diduga ilegal.

"Nama yang sudah kami delegasikan dan direkomendasikan tidak satupun mendapat undangan untuk pembentukan pengurus FKUB Provinsi Riau periode 2021-2024," jelas Husti.

Sebagaimana diketahui, selembar surat daftar hadir dalam acara rapat penyusunan pengurus FKUB Provinsi Riau Periode 2021-2024 beredar di media sosial.


Dalam surat tersebut, ada 15 orang nama-nama yang hadir dalam rapat yang digelar pada Selasa (08/06/2021) pukul 13.30 Wib di ruang rapat Rumah Dinas Wagub Jalan Sisingamangaraja Kota Pekanbaru.

Dari 15 orang tersebut, tidak ada satupun perwakilan dari Kristen, agama Katholik, agama Budha, Agama Hindu serta Agama Khonghucu.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dibunyikan, kepengurusan FKUB bisa dibentuk jika dihadiri oleh 6 perwakilan agama yang mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan masing-masing.

Terkait