Agum Gumelar : TNI Harus Dicintai Rakyat

Penulis : user | Kamis, 04 Februari 2021 - 19:26 WIB

Beritariau.com, Pekanbaru - Pengabdian tidak pernah Purna baik sebagai prajurit aktif maupun purnawirawan. Sapta Marga sebagai kode etik jelas bersumber Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Demikian yang dikatakan oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Jendral TNI (Pur) Agum Gumelar dalam kegiatan audiensi yang ditaja oleh Kadisbintalidau Marsma TNI Dr.Drs.Bastari, M.Pd., M.Sc., M.Si (Han) dengan tema, "Implementasi Sapta Marga di Dalam Ketatanegaraan". Kegiatan itu berlangsung di kediaman Jendral TNI (Pur) Agum Gumelar, Jln. Panglima Polim III No.146 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/21).

Agum Gumelar menjelaskan sebuah bangsa yang mengklaim sebagai bangsa yang besar, maka harus mengenal sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.

Ada dua faktor utama yang dipertimbangkan dalam pembahasan: Pertama faktor geografi, kedua faktor demografi. Dari kedua faktor inilah para tokoh sepakat bahwa Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk. 

"Sebagai falsafah hidup dan dasar negara artinya apa, kalau detik ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI dan mengganti Pancasila itu adalah musuh bangsa. Maka prajurit sebagai Bhayangkari Negara sepakat melahirkan Saptamarga terutama Marga pertama dan kedua. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila, Kami Patriot Indonesia Pendukung serta Pembela Ideologi Negara yang Bertanggung Jawab dan Tidak Mengenal Menyerah," ungkap Mantan Menteri Perhubungan dan Telekokomuniskasi Kabinet Persatuan Indonesia (2000-2001) tersebut. 

Kemudian Agum Gumelar menjelaskan, Sapta Marga harus jadi pegangan, baik yang masih aktif maupun purnawirawan. Hayati dan pedomani.

Prajurit aktif yang melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga berarti melakukan pelanggaran kode etik. Jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran kode etik, itu harus tegas, sedangkan Purnawirawan berbeda dengan statusnya sudah sipil, ada keinginan atau ambisi politik itu sah-sah saja, namun sebagai institusi Pepabri bersikap hendaknya bersikap Netral.

"Di era reformasi ini dapat dikategorikan sebagai masa transisi yang sangat rawan terjadinya perpecahan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerawanan terhadap keutuhan NKRI antara lain, reformasi yang bersifat negatif, terjadi kebebasan yang teramat bebas, perkembangan Iptek terutama dalam menggunakan media sosial yang tidak bijak, berkembangnya paham radikal yang ingin mengganti Pancasila," kata mantan Gubernur Lemhanas (1998-1999)

Diakhir audiensi, Jendral TNI (Pur) Agum Gumelar berpesan, pengaruh globalisasi tidak bisa dicegah namun dipagar dengan agama. Agama mengajarkan umatnya bermoral dan berakhlak, kemanunggalan TNI dengan rakyat buktikan secara nyata,  TNI harus dicintai rakyat, dan TNI tidak boleh berpolitik praktis, serta sebesar apapun ancaman TNI dan Polri harus solid.

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :