Beritariau.com Pekanbaru - Sudah memasuki hari ke 10 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalan di Kota Pekanbaru. Namun, saat ini bantuan sosial (bansos) berupa bahan pangan untuk warga tak kunjung direalisasikan. Bahkan, Pemko sudah mengumumkan PSBB diperpanjang hingga 14 hari kedepan.

Diketahui, paket sembako sudah dikucurkan sebanyak 15.625 paket dan saat ini sudah berjalan, beberapa Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Kelurahan menolak bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan pendataan yang diberikan.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Ida Yulita Susanti SH MH, mengatakan, dalam pendistribusian bansos pangan, Pemko melalui perangkatnya tidak pernah sekalipun melakukan konsultasi, tranparansi yang melibatkan DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga pengawas.

"Jangan beri harapan palsu ke masyarakat. Kita minta Pemko jujur memberikan informasi bantuan warga yang terdampak karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Ida, kepada wartawan, Senin (27/04/2020).

Menurutnya, selama ini Pemko Pekanbaru tidak pernah terbuka dan transparan baik dalam pendataan warga yang menerima bantuan terdampak berdasarkan 13 kriteria yang telah digunakan diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non bansos maupun penerima PKH & Bantuan Pangan.

Besaran anggaran yang dikucurkan juga tidak pernah disebutkan. Baik dari pemerintah pusat, Pemprov Riau dan anggaran pergeseran di APBD Pekanbaru

"Selama ini tidak jelas klasifikasinya dan membuat masyarakat bingung. Mekanisme penanggulangan seperti apa dan siapa penanggungjawab gugus. Harus jelas," sebutnya.

Ida mengatakan, PSBB Pekanbaru saat ini dinilai terlalu dipaksakan dan menyengsarakan warga, sementara warga dipaksa stay at home tanpa tindak lanjut yang jelas.

"Pemko Pekanbaru hatus terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran penangganan covid-19 ini. Karena mereka yang bertanggungjawab," pungkasnya. [Red]