Beritariau.com Pekanbaru - Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Aidil Amri SSos menilai jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gugus tugas penanganan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Pekanbaru, hanya pandai cari muka terhadap atasan.

"Dinas terkait dalam hal ini OPD gugus tugas khusus bantuan sembako, jangan asal bapak senang. Yang malu walikota. Harusnya dinas memberi masukan, ini malah ribut di bawah," cetus Aidil, kepada beritariau.com, Minggu (26/04/2020).

Dia menyebutkan jika Pemko Pekanbaru sudah menganggarkan untuk bantuan paket sembako dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp115 Miliar. Anggaran sebanyak itu katanya sudah cukup dalam bantuan kepada 400-500 ribu Kepala Keluarga (KK).

"Jika asumsi KK sebanyak itu bila dikali Rp200 ribu per KK, jumlahnya sekitar Rp90 Miliar. Jumlah itu sudah termasuk diluar KK tak terduga. Tak sampai Rp100 Miliar," terang Aidil.

Data itu katanya, bisa diasumsikan apabila 1,3 juta jiwa penduduk Kota Pekanbaru yang berstatus warga tetap termasuk kategori orang yang mampu, kategori PKH dan kategori bantuan sosial pangan yang sudah dibantu oleh pemerintah pusat.

"OPD yang menangani bansos gugus tugas penanganan Covid-19 ini, tak paham dan tak jelas rumus apa yang dipakainya. Ini yang bikin kegaduhan. Kalau15.625 KK se Kota Pekanbaru, anggaran yang terpakai kurang lebih baru Rp3,1 Miliar," jelasnya.

Dia tak habis pikir hitung-hitungan yang dipakai OPD memakan durasi cukup lama dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga sehingga hingga terjadi keributan.

Padahal anggaran bansos cukup jika merujuk berdasarkan standar 13 kriteria bantuan yang telah ditetapkan tanpa harus menunggu 2 bulan hitung-hitungan validasi.

"Yang keluar 15 ribu KK. Hitung-hitungan apa ini. Semua warga Pekanbaru yang terdampak justru mendapatkan bantuan. Kecuali jika bantuan yang diserahkan tidak diterima oleh yang bersangkutan karena mampu, itu lain cerita," terangnya.

Dia juga menyayangkan kinerja RT/RW yang bekerja siang malam tidak dihargai oleh satgas OPD penanganan sembako yang terdampak Covid-19.

"Orang susah jangan dibuat susah. Kasihan RT/RW sudah mendata, tahu-tahu data RT/RW tidak terpakai. 1 RT cuma dapat 10-20 paket," paparnya.

Bahkan Aidil mengaku kecewa juga dengan distribusi paket 15.625 paket sembako di Pekanbaru, tidak diberikan kepada orang yang terdampak jadi korban Covid-19 dan di karantina. Baik PDP maupun yang positif.

"Harusnya itu (PDP dan Positif,red) yang diberikan dulu. Sampai sekarang tak ada itu diberikan. Cara mendata gampang lihat di puskesmas. Di Kecamatan Rumbai Pesisir tak ada yang dibantu orang yang PDP dan dikarantina. Di pekanbaru saya rasa juga begitu. Kita minta jajaran OPD terkait harus di evaluasi,"pungkasnya. [Bam]