Gejolak Sosial Mulai Muncul, Pemerintah Diminta Tanggungjawab

Gejolak Sosial Mulai Muncul, Pemerintah Diminta Tanggungjawab

Ketua MKA LAMR Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdullah | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdullah, meminta pemerintah bertanggungjawab atas gejolak sosial yang timbul saat ini di Kota Pekanbaru.

Hal itu dia sampaikan setelah melihat banyaknya carut marut pendataan bantuan sosial (bansos) mulai dari pembatasan kuota penerima bantuan yang terkena dampak Covid-19 hingga persoalan penyaluran bantuan yang tak kunjung datang.

"Banyak kekacauan dibawah. Sepertinya ada yang tidak beres. Kita minta pemerintah jelaskan ke masyarakat," Kata Said, kepada beritariau.com, saat dikonfirmasi, Selasa (21/04/2020).

Ditambahkannya, pembatasan kuota yang berubah-ubah menjadi pertanyaan. Mulai dari 85 ribu data penerima dan sekarang sekarang sudah jadi 40 ribu.

"Sekarang 40 ribu data penerima yang dilaporkan ini juga tak tampak. Malah di tingkat RT/RW sudah ribut," ungkap mantan Anggota DPRD Pekanbaru 3 periode ini.

Saat ini, sudah banyak keluhan yang timbul sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru. Malah dari laporan yang masuk, di tingkat RT/RW sudah mulai terjadi gejolak.

"Jadi antara masyarakat (warga) sama masyarakat (RT/RW) ribut sekarang. RT/RW kewalahan. Artinya secara prinsip kita lihat pemerintah ini tidak siap," cetusnya.

Pemerintah diminta berperan dalam hal ini untuk menjelaskan. Sebagai orang yang dipilih dan diamanahkan menjalankan roda pemerintahan, sejatinya kepemimpinan melayu harus ditunjukkan ditengah masyarakat dan tidak lepas tangan.

"Pemko mengajukan usul ke pusat seolah-olah mereka sudah punya data yang sudah siap. PSBB ini diajukan sudah kuat atau belum. Jangan PSBB orang PSBB kita. Kalau memang sudah valid, mengapa terjadi kekacauan dibawah," cetusnya.

Harusnya, sebelum penerapan PSBB berjalan, pemerintah sudah siap. Jangan sampai PSBB ini dijadikan ajang mencari keuntungan ditengah penderitaan warga Kota Pekanbaru.

"Kita minta lembaga vertikal untuk mengawasi dana yang dikucurkan itu. Jangan sampai ada terjadi permainan," pintanya. [Bam]