DPRD: Yang dibutuhkan Kota Pekanbaru bukan IPAL, tapi penanganan banjir

Penulis : admin | Rabu, 03 Juli 2019 - 16:41 WIB

PENGERJAAN IPAL - Salah Satu Pengerjaan IPAL di Jalan KH Ahmad Dahlan Pekanbaru | Foto: Picasta.com

Beritariau.com Pekanbaru - Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH, menyuarakan komentarnya tentang pengerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru. Menurut dia, akibat penggalian tersebut, jalanan semakin sempit sehingga membuat kemacetan. 

Lebih dari itu, bekas pengerjaan galian yang sudah selesai, tidak dikembalikan seperti semula (jalan aspal). Sehingga membuat jalan jadi rusak, dan membahayakan pengendara.

Diakui Roni, meskipun kegiatan pembangunan IPAL tersebut anggaran bantuan dari bank dunia, namun tidak serta merta diambil mentah saja untuk dijadikan proyek. Sebab, ending dari IPAL ini sendiri belum dibutuhkan masyarakat secara umum. 

"Yang dibutuhkan Kota Pekanbaru saat ini bukan pembangunan IPAL, tapi penanganan banjir dan pembuatan drainase. Karena setiap hujan mengguyur, kota ini selalu dikepung banjir," politisi senior Golkar ini, kepada wartawan, Rabu (03/07/19).

Komisi IV DPRD Pekanbaru sendiri katanya, menjadwalkan pemanggilan terhadap perusahaan yang mengerjakan kontruksi tersebut sesuai jadwal, legislator akan memanggil perusahaan tersebut pada pekan depan.

"Jadwal pemanggilan nya sudah kita atur, bisa Senin atau Selasa. Yang pasti, surat pemanggilannya sudah kita siapkan, untuk segera dilayangkan, ke perusahaan tersebut," Kata Roni lagi.

Sekadar diketahui, sejak beberapa bulan belakangan ini, penggalian pipa IPAL di ruas Jalan Cut Nyak Dien dan simpang Jalan A Yani-KH Ahmad Dahlan Pekanbaru, dipertanyakan sejumlah kalangan. Termasuk kalangan legislatif di gedung Payung Sekaki Pekanbaru.

Namun karena lemahnya pengawasan dari Pemko melalui dinas terkait (PUPR/Perkim CK), membuat pihak pemborong menyelesaikan pekerjaan semena-mena.

"Berdasarkan informasi, perusahaan yang mengerjakannya PT Waskita Karya. Bos atau minimal dirutnya kita panggil. Begitu juga dari OPD terkait, kita panggil Dinas PUPR atau pun Perkim. Mereka jangan asal-asalan kerja, karena kota ini ada tuannya dan ada aturan yang harus dipatuhi," cetusnya.

Komisi IV mengharapkan, agar pihak PT Waskita bisa kooperatif untuk memenuhi undangan untuk hearing nantinya. Begitu juga dinas PUPR, diharapkan bisa memaparkan secara jelas, bagaimana sistem kerja mereka dan sanksi bila jalan dibuat rusak.

Apalagi pengerjaan IPAL ini sudah sejak beberapa tahun dimulai di Pekanbaru. Termasuk yang di Gg Anggrek Pasar Kodim, yang dikeluhkan warga. Air limbah IPAL ini meluap masuk ke rumah warga. Bahkan pengerjaan ke depannya, akan dibongkar beberapa ruas jalan di Kecamatan Lima Puluh. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :