Beritariau.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau  menetapkan status siaga banjir dan longsor, setelah pada Jumat (30/11/2018) hari ini resmi mencabut status siaga darurat Karhutla yang disandang Bumi Lancang Kuning itu sepanjang 2018 ini.

Pencabutan status siaga darurat Karhutla dilakukan hari ini setelah Pemprov Riau bersama dengan seluruh unsur TNI, Polri, BMKG dan instansi lainnya yang tergabung dalam Satgas Karhutla menggelar rapat terpadu.

Usai mencabut status siaga darurat Karhutla, rapat yang langsung dipimpin Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim tersebut langsung menetapkan status siaga banjir dan longsor. 

Penetapan menyusul meningkatnya curah hujan di wilayah itu sepanjang akhir tahun 2018 ini. 

"Dengan ditetapkannya status tersebut maka kita bentuk Satgas Banjir dan Longsor," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger.

Edwar mengatakan dari rapat yang digelar dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru awal pekan ini, Riau dinyatakan dalam masa puncak musim hujan. 

Alhasil, lanjutnya, sejumlah daerah di Bumi Lancang Kuning tersebut dilanda banjir. Wilayah terbaru yang mengalami banjir adalah Kampar dan Pekanbaru, setelah sebelumnya banjir juga merendam Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan sebagian Pelalawan. 

"Dengan ditetapkannya status siaga banjir dan longsor, maka kita akan lebih siap menghadapi bencana tersebut. BMKG memperkirakan Desember ini merupakan puncak musim hujan terjadinya banjir," tuturnya. 

Lebih jauh, Edwar mengatakan sepanjang 11 bulan terakhir sepanjang status siaga darurat Karhutla, tercatat lebih dari 5.776 hektare lahan Riau hangus terbakar. Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai 1.985 hektare. Meski begitu, Riau pada 2018 ini dipastikan bebas kabut asap akibat Karhutla. 

"Dan Alhamdulillah, tiga tahun berturut-turut kita bebas kabut asap meski memang kebakaran masih terjadi," tuturnya. [ard]